Daerah Terdampak Bencana Bakal Dapat Prioritas Tambahan TKD, Mendagri: Daerah Fiskal Rendah Jadi Perhatian Pemerintah

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah serta wilayah yang terdampak bencana. Kedua kelompok daerah tersebut menjadi prioritas dalam pemberian tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah menjalankan pelayanan dan program pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Tito menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan pendapatan maupun belanja daerah.

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 31 Juli 2026, realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tercatat Rp606,8 triliun atau 51,05 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai Rp691,8 triliun atau 51,93 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen. Dari sisi persentase, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 41,7 persen, meski secara nominal realisasinya mencapai Rp576,4 triliun.

Dalam upaya memperkuat kondisi fiskal daerah, pemerintah pada 5 Agustus 2026 telah memberikan tambahan anggaran TKD sebesar Rp18,9 triliun. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan membiayai belanja pegawai, khususnya pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sekaligus menopang daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

“Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi,” ujar Mendagri.

Tito menambahkan, evaluasi masih dilakukan terhadap sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selain daerah dengan kemampuan fiskal rendah, pemerintah juga memberi perhatian terhadap wilayah yang terdampak bencana agar memiliki ruang fiskal untuk mempercepat proses pemulihan.

Menurut Tito, tambahan TKD menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi kondisi tersebut.

“Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping yang daerah-daerah yang PAD yang rendah itu yang menjadi prioritas kedua adalah daerah bencana,” sambung Mendagri.