BKN Luncurkan PROASN 2026, 600 Ribu ASN Dipetakan Gratis, Zudan Ingin Jabatan Sipil Tak Lagi Diisi TNI dan Polri

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi meluncurkan sistem pemetaan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) secara nasional melalui program Profiling ASN (PROASN) sepanjang 2026. Program ini menargetkan sekitar 600 ribu ASN untuk dipetakan kompetensinya sebagai dasar pengisian jabatan mulai dari eselon IV hingga eselon I.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan layanan asesmen tersebut diberikan secara gratis bagi seluruh ASN yang menjadi sasaran program. Menurutnya, kebijakan itu diambil agar proses pemetaan kompetensi tetap berjalan meski BKN menghadapi keterbatasan anggaran.

“Kami menyiapkan profiling ASN assessment tanpa biaya atau gratis karena memang di BKN anggarannya sudah enggak ada,” ujar Zudan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Melalui PROASN, BKN ingin membangun sistem merit yang lebih kuat sehingga pengisian jabatan strategis di lingkungan birokrasi benar-benar didasarkan pada kompetensi dan potensi ASN.

Zudan berharap keberadaan basis data talenta ASN nantinya dapat mengurangi kebutuhan pengisian jabatan sipil oleh personel dari institusi non-sipil seperti TNI maupun Polri.

“Sehingga suatu saat nanti kalau ada TNI dan Polri mau masuk ke ASN kami bisa katakan kami calonnya sudah ada, jadi jangan dimasuki dari TNI dan Polri, kita berharap seperti itu,” ungkap Zudan.

Program PROASN akan menilai kompetensi ASN mulai dari pejabat eselon IV, III, II hingga eselon I atau setingkat direktur jenderal dan deputi kementerian maupun lembaga. Penilaian dilakukan menggunakan lima instrumen utama, yakni kompetensi, analisis potensi, preferensi karier, literasi digital, dan DNA talenta.

Sosialisasi yang dilakukan Kantor Regional X BKN Denpasar menyebutkan bahwa PROASN menjadi bagian dari penguatan implementasi sistem merit melalui pendekatan manajemen talenta. Program ini diperuntukkan bagi ASN yang belum memiliki data penilaian kompetensi yang valid dan tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peluncuran PROASN juga menjadi bagian dari upaya BKN meningkatkan kualitas birokrasi nasional. Sebelumnya, Zudan mengungkapkan sekitar 33 persen dari 6,7 juta ASN di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Selain menghadirkan layanan profiling kompetensi gratis, BKN juga terus melakukan reformasi birokrasi melalui percepatan proses mutasi ASN yang kini ditargetkan selesai hanya dalam lima hari kerja.