Indra Charismiadji: Bertahun-tahun Rakyat Ditidurkan dengan Narasi Anggaran Pendidikan 20 Persen, Stop Jualan Mimpi Indonesia Emas

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Realisasi anggaran pendidikan pada 2025 terungkap hanya mencapai 19,1 persen dari total belanja negara, sehingga belum memenuhi amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen.

Belum lama ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan target mandatory spending pendidikan belum terpenuhi.

Komitmen Pemerintah Dipertanyakan

Aktivis pendidikan, Indra Charismiadji, mempertanyakan pengakuan pemerintah terkait belum terpenuhinya amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan.

“Pemerintah akhirnya mengaku konstitusi sengaja dilanggar?” ujar Indra, dikutip fajar.co.id, Rabu (15/7/2026).

Ia juga menyinggung narasi yang selama ini berkembang mengenai pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

“Selama bertahun-tahun rakyat ditidurkan dengan narasi anggaran pendidikan 20 persen, tapi faktanya? Zonk,” ucapnya.

Di sisi lain, Indra memberikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilainya berani menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka kepada publik.

“Kita wajib angkat topi untuk kejujuran Purbaya yang akhirnya berani blak-blakan membuka borok yang selama ini ditutupi,” katanya.

Menurutnya, keterbukaan seperti itu patut diapresiasi.

“Jujur itu mahal, dan apresiasi penuh untuk transparansi yang langka ini,” imbuhnya.

Pengakuan Dianggap Tidak Cukup

Meski mengapresiasi sikap terbuka pemerintah, Indra menegaskan bahwa pengakuan semata tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Tapi maaf, pengakuan saja tidak cukup ketika hak masa depan anak bangsa dan amanat UUD 1945 ditabrak begitu saja!” tegasnya.

Ia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas apabila kewajiban dasar terkait anggaran pendidikan belum dapat dipenuhi.

“Bagaimana mungkin negara mau mencetak generasi emas kalau urusan mendasar seperti pemenuhan anggaran wajib (mandatory spending) saja dikorupsi oleh dalih kendala teknis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indra berpandangan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi.

“Ini bukan cuma soal angka, ini adalah pembangkangan konstitusi yang sistematis!” cetusnya.

Ia berharap pengakuan pemerintah menjadi titik awal untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan anggaran pendidikan.

“Kejujuran ini harus jadi momentum tamparan keras bagi pemerintah. Segera benahi, atau stop jualan mimpi Indonesia Emas!” pungkasnya.

(Muhsin/fajar)