Demokrasi di Persimpangan Jalan, Ketika Kekuasaan Menggunakan Segala Instrumen Meredam Suara-suara Kritis

Oleh: Muh. Khalifah P.HW
(Jaringan DEEP Indonesia Sulawesi Selatan)

Demokrasi dalam sejarah pemikiran politik selalu menjadi medan pergulatan antara cita-cita dan realitas. Ia bukan sekadar prosedur pemilihan atau mekanisme perwakilan, melainkan ruang eksistensial di mana manusia mengaktualisasikan dirinya sebagai subjek politik yang bebas dan setara.

Namun, ketika gelombang demonstrasi mahasiswa memenuhi ruang-ruang publik maka kita menyaksikan bukan sekadar gejolak musiman, melainkan krisis kesadaran kolektif, sebuah respons eksistensial atas pengingkaran negara terhadap janji-janjinya. Rupiah terjerembab, harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan Masih banyak persoalan lainnya.

Dan, yang lebih mengkhawatirkan daripada krisis ekonomi adalah krisis epistemologis bagaimana negara mengelola perbedaan, bagaimana kekuasaan merespons kritik, dan bagaimana ruang publik yang seharusnya menjadi arena deliberasi diperebutkan dan direkayasa oleh kepentingan-kepentingan antidemokratis.

Teori ruang publik Jurgen Habermas mengajarkan bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang di mana warga negara dapat berdiskusi dan menyuarakan pendapat secara bebas, tanpa intervensi kekuasaan.

Dalam buku Catatan Demokrasi Indonesia, mahasiswa disebut sebagai aktor utama dalam panggung demokrasi. Sayangnya, realitas yang kita saksikan justru memperlihatkan polarisasi yang mengkhawatirkan. Di tengah aksi kritis mahasiswa, muncul unjuk rasa tandingan dengan narasi yang bertolak belakang.

Guru Besar UGM, Amalinda Savirani, mengidentifikasi pola yang berulang lintas rezim: “Tiap ada keresahan terhadap satu kebijakan, selalu ada demo tandingan yang isinya narasi yang berkebalikan.”

Fenomena ini bukanlah murni ekspresi masyarakat, melainkan rekayasa untuk mempengaruhi persepsi publik sebuah praktik yang oleh Habermas disebut sebagai “kolonisasi ruang publik” oleh kepentingan kekuasaan.

Ketika negara menciptakan narasi tandingan, ruang publik tidak lagi menjadi arena deliberasi yang setara, melainkan panggung propaganda di mana satu pihak bersuara dengan keyakinan dan pihak lain bersuara dengan kepentingan.

Praktik rekayasa opini ini membawa konsekuensi filosofis yang serius: ia mengubah relasi antara negara dan warga dari relasi dialogis menjadi relasi manipulatif. Buku Predator Demonstran mengingatkan kita untuk mengembalikan fungsi mahasiswa yang sesungguhnya.

“Mahasiswa sebagai manusia dan lebih dari itu sebagai kaum intelektual tak layak dan tak pantas berlaku dan diperlakukan seperti kuda yang ditunggangi untuk kepentingan tuan,” demikian pesan yang menggema.