Herwin Sudikta Soroti Seruan Efisiensi Presiden Prabowo, Malah Bakom Anggarannya Melonjak Hampir Rp2 Triliun

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menyoroti cara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan efisiensi di tengah berbagai tantangan dan ancaman belakangan ini.

Sayangnya, dia menilai penghematan yang diharapkan Prabowo itu tidak berlaku bagi jajaran pemerintahannya, namun lebih tertuju kepada masyarakat yang ada di bawah.

“Prabowo minta hemat besar-besaran karena ancaman luar. Yang diminta berhemat? Rakyat. Yang tetap mewah? Mereka,” kata Herwin Sudikta, Rabu (28/10/2026).

Herwin Sudikta menyakini seruan efisiensi yang disampaikan Prabowo itu tidak berarti membuat anggaran kementerian menjadi efisien, gaji menteri atau pejabat negara dikurangi, atau fasilitas mewah dikurangi. Namun kondisinya bahkan ada yang terkadang berbanding terbalik.

“Anggaran kementerian diefisiensikan, tapi gaji menteri dikurangi? Fasilitas dipangkas? Owhhh tentu tidak,” sebutnya.

Dia mencontohkan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang pada 2026 mendapat porsi anggaran puluhan miliar, namun pada 2027 mendatang dipastikan melonjak tajam hingga hitungan triliun.

“Malah Bakom (Badan Komunikasi) anggarannya melonjak dari puluhan miliar jadi hampir Rp2 triliun,” sebut Herwin Sudikta.

Karena itu, dia meminta agar Presiden Prabowo tidak perlu mengajari masyarakat dengan istilah efisiensi. “Jangan ajari kami untuk berhemat, sini biar kami saja yang mengajarkan kalian…” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan rencana untuk lebih menerapkan efisiensi saat menyinggung soal ancaman atau usulan lembaga riset indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market (Pasar Berkembang) menjadi Standalone Market (Pasar Mandiri).

“Dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” tegas Prabowo.

Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, anggaran Bakom meroket menjadi Rp1,954 triliun, dari pagu anggaran tahun 2026 yang hanya Rp25,37 miliar.

Lonjakan ini terbilang fantastis. Kenaikannya setara 77 kali lipat atau sekitar 7.600 persen hingga 8.600 persen dibanding tahun sebelumnya. Rencana kenaikan anggaran jumbo ini diajukan melalui Kementerian Sekretariat Negara dan secara prinsip telah mendapat lampu hijau dari DPR RI.

Berdasarkan pembahasan di Komisi XIII DPR RI, sebagian besar alokasi dana Rp1,9 triliun tersebut akan digunakan untuk tiga hal utama.

Pertama, untuk dukungan manajemen dan operasional kelembagaan Bakom sebagai badan baru. Kedua, untuk pelayanan komunikasi langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, untuk peningkatan efektivitas komunikasi publik agar program-program strategis pemerintah dapat tersampaikan secara objektif, masif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.