Bestari Barus Curigai Operasi Politik di Balik Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menduga polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bertujuan mendiskreditkan keduanya, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan perebutan kekuasaan.

Kecurigaan tersebut disampaikan Bestari saat tampil dalam program ROSI Kompas TV, Kamis (22/10/2026) malam. Ia menanggapi pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyinggung dugaan operasi politik di balik polemik dokumen pendidikan Gibran.

“Ya, operasi politik tujuannya kekuasaanlah. Makanya saya sangat bercuriga, bahwa ini bukan cuman untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan Mas Gibran,” kata Bestari.

Ia kemudian menggambarkan perkembangan polemik tersebut dengan perumpamaan aliran sungai yang terus bergerak semakin jauh.

“Tapi sampai jauh ini, kayak Bengawan Solo, airnya mengalir sampai jauh ini.”

Menurut Bestari, persoalan yang awalnya berkaitan dengan dokumen pendidikan kini telah bersinggungan dengan dinamika politik, terutama setelah sejumlah pihak yang mempersoalkan ijazah bertemu dengan pimpinan partai politik.

Bestari Soroti Pertemuan Pelapor dengan Partai Politik

Bestari menilai intensitas komunikasi antara pihak pelapor dan sejumlah partai politik menjadi salah satu alasan dirinya mencurigai adanya kepentingan politik yang lebih luas.

“Nah, jadi karena sudah masuk ke ranah-ranah politik, iya kan. Ada yang sudah bertemu dengan partai A, partai B. ya kan sudah politis. Masa bukan politik, kan begitu,” ujarnya.

Ia khawatir polemik dokumen pendidikan Gibran dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk mendorong perubahan kekuasaan pemerintahan.

“Saya khawatir bahwa ini agenda tertentu dari orang-orang yang berkepentingan dan menunggangi tadi, untuk segera bisa mengganti kekuasaan,” tuturnya.

“Dimulai masuknya dari situ (Gibran) nanti dari situ ke mana, ke mana dan seterusnya.”

Pernyataan tersebut merupakan dugaan dan penilaian politik Bestari. Dalam materi yang disampaikan, ia tidak menyebut secara spesifik pihak yang diduga berada di balik agenda tersebut.

PSI Tetap Akui Hak Masyarakat untuk Melapor

Meski mencurigai adanya kepentingan politik, Bestari menegaskan bahwa PSI tidak bermaksud membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan melalui jalur hukum.

Ia menyatakan pelaporan merupakan hak warga negara selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kembali lagi saya ini sudah keempat kali bahwa melapor, mengadu itu adalah hak yang dilindungi konstitusi. Silakan gitu loh. Yang penting konstitusional kan itu saja. Apa yang mau kami komentari tentang hak orang gitu. Masa kami batasi,” kata dia.