Gibran Disebut Jadi Benalu Prabowo, PDIP Singgung Peran Jokowi di Balik Layar

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hanya berkutat pada kinerja ekonomi dan pelaksanaan program prioritas.

Relasi politik Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menjadi sorotan, terutama terkait pengaruh dinasti politik dan polemik yang terus membayangi Gibran.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, menilai hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi masih menjadi persoalan bagi pemerintahan saat ini.

Menurut dia, keberadaan Gibran sebagai wakil presiden sekaligus putra Jokowi justru berpotensi menggerus kewibawaan Prabowo sebagai kepala negara.

Guntur bahkan mengibaratkan posisi politik Gibran dan pengaruh Jokowi di belakang layar sebagai benalu bagi kepemimpinan Prabowo. Ia menilai hubungan tersebut tidak mencerminkan dwitunggal yang saling menguatkan, melainkan menghadirkan beban politik sekaligus beban fiskal bagi pemerintahan.

Dalam pandangan Guntur, Prabowo menghadapi persoalan yang tidak semata-mata bersumber dari pelaksanaan kebijakan pemerintah. Presiden juga harus menanggung konsekuensi politik dari berbagai kontroversi yang melekat pada lingkar kekuasaan, termasuk persoalan yang melibatkan keluarga Jokowi.

Polemik Ijazah Gibran dan Persoalan Legitimasi

Salah satu isu yang kembali disorot Guntur adalah polemik dokumen pendidikan Gibran, khususnya mengenai kesetaraan pendidikan menengah atas yang menjadi bagian dari perdebatan publik tentang latar belakang pendidikannya.

Guntur menilai persoalan tersebut belum memperoleh penjelasan yang memadai di mata publik. Ia menganggap kurangnya transparansi berpotensi memperpanjang kontroversi dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Polemik itu menjadi bagian dari perdebatan politik yang lebih luas mengenai akuntabilitas pejabat publik. Namun, persoalan administratif dan perdebatan mengenai dokumen pendidikan perlu dibedakan dari kesimpulan hukum tentang keabsahan pencalonan. Penilaian atas status hukum tersebut harus merujuk pada dokumen resmi dan putusan lembaga berwenang, bukan semata-mata pada tudingan politik.

Bagi Guntur, kontroversi yang terus berulang dapat menjadi beban tersendiri bagi Prabowo. Alih-alih berfokus pada agenda pemerintahan, presiden dinilai berisiko terus terseret untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan wakilnya dan pengaruh politik Jokowi.

Program Warisan Jokowi Dinilai Membebani APBN

Selain persoalan politik, Guntur menyoroti dampak fiskal dan manajerial dari program-program yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai sejumlah proyek dan agenda politik yang diteruskan pemerintahan Prabowo belum tentu memiliki perencanaan yang matang atau sejalan dengan kemampuan keuangan negara.