Mobil Dinas Wakapolda Sulsel Diadang Massa Saat Pantau Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran di Makassar

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Aksi unjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kota Makassar sempat diwarnai ketegangan.

Mobil dinas Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol Gidion Arif Setyawan, diadang oleh massa aksi saat melintas di bawah Fly Over AP Pettarani, Selasa (20/10/2026).

Peristiwa bermula ketika rombongan mobil dinas Gidion melintas dari arah Tol Ir Sutami menuju Jalan AP Pettarani.

Rombongan tersebut hendak memantau aksi demonstrasi yang digelar oleh massa Komite Rakyat Demokratik (Komrad).

Saat hendak melintas, salah seorang demonstran nekat menghadang mobil berwarna hitam dengan pelat nomor 2-XIV berbintang satu tersebut.

Aksi penghadangan itu langsung dihalau oleh anggota Satlantas Polrestabes Makassar yang berjaga di lokasi.

Setelah situasi kondusif, Gidion bersama pengawalnya turun dari mobil untuk memantau jalannya aksi.

Pantau Aksi Massa Baju Hitam

Para demonstran yang mayoritas mengenakan pakaian hitam itu membawa bendera merah dan hitam di tengah Jalan AP Pettarani.

Massa Komrad tidak hanya berorasi, tetapi juga membentangkan spanduk berukuran sekitar 2 x 4 meter di sisi Fly Over.

Spanduk hitam putih tersebut menampilkan gambar seorang laki-laki yang sedang berteriak dengan tulisan “2 Tahun Tidak Patuh #Indonesia Berisik”.

Massa juga membawa sejumlah poster bertuliskan “Stop Suplai Racun ke Rakyat” dan “Pendidikan Wajib Gratis”.

Setelah sekitar 10 menit memantau demonstrasi, Gidion melanjutkan perjalanan menuju sejumlah titik aksi lainnya di Makassar.

Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional

Dalam momentum refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Komrad menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.

“Kami menyayangkan Prabowo bergabung dalam BoP. Kita ketahui bersama berapa banyak anak Palestina yang mati, berapa banyak orang tua di Palestina yang mati akibat ulah Zionis Israel,” kata salah seorang massa aksi.

Koordinator Komrad, Muhammad Nur Hidayat, secara khusus menyoroti bencana karhutla. Ia mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat melibatkan berbagai pihak secara lebih luas.

“Ini harus ditetapkan bencana nasional sehingga semua mampu bersama-sama membantu. Kami malu sebagai rakyat Indonesia ketika negara lain mengecam Indonesia seperti Singapura, Malaysia menggugat Indonesia akibat daripada asap yang tidak ber-KTP itu,” ujar Nur Hidayat.