Peta Sikap 8 Fraksi DPR soal Pemakzulan Gibran: PDIP Tegas, Golkar Mulai Bergeser

PORTALUTAMA.NET – Sikap delapan fraksi di DPR RI terhadap wacana pembentukan panitia khusus (pansus), penggunaan hak angket, hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai terpetakan.

Dari delapan fraksi, PDIP menjadi salah satu yang paling tegas mendorong pembentukan pansus. Sementara itu, fraksi lainnya cenderung masih mengkaji usulan tersebut, menunggu arahan pimpinan partai, atau menyatakan penolakan.

Dinamika juga terlihat di internal sejumlah partai. Golkar, misalnya, yang sebelumnya menyatakan pembentukan pansus atau penggunaan hak angket belum diperlukan, kini membuka ruang pembahasan internal terhadap usulan tersebut.

1. PDIP Paling Tegas Dukung Pansus

PDIP menjadi fraksi yang paling tegas mendorong pembentukan pansus untuk menindaklanjuti persoalan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Selain mendorong pembentukan pansus, sejumlah kader PDIP juga menyinggung opsi agar Gibran mundur atau DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai pansus diperlukan agar DPR tidak hanya sebatas memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, serta pihak sekolah di Singapura dan Australia.

“Paling baik sih itu mas wapres itu mengundurkan diri. Karena itu kemudian menunjukkan kebesaran hati atas sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Dia akan menang dari sisi moralitas dan etika,” kata Deddy Sitorus dikutip, Sabtu, (17/10/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI periode 2024–2029, Andreas Hugo Pareira, serta Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto turut disebut dalam dinamika pembahasan tersebut.

2. PKS Terbuka terhadap Pansus dan Hak Angket

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung terbuka terhadap usulan pembentukan pansus maupun penggunaan hak angket. Kedua mekanisme tersebut dinilai dapat dibahas lebih lanjut di DPR.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan fakta hukum yang patut didalami.

Sementara itu, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf meminta fraksi mengkaji usulan hak angket serta membangun komunikasi dengan fraksi lain dan pimpinan DPR sebelum mengambil keputusan.

3. PKB Terbelah, Fraksi Masih Menunggu Putusan Resmi

Sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap wacana pembentukan pansus belum sepenuhnya seragam.

Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mengusulkan pembentukan pansus. Namun, Muhammad Khozin menegaskan bahwa usulan tersebut bukan merupakan sikap resmi fraksi.