Bukan Cuma Keluarga Jokowi, Pengamat Sebut Politik Dinasti Juga Tumbuh di Partai Besar

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pengamat politik, Tony Rosyid, bicara mengenai fenomena politik dinasti yang semakin mengakar dalam sistem politik Indonesia.

Ia mengingatkan, praktik tersebut berpotensi mengubah wajah republik menjadi sistem dinasti yang dikendalikan oleh segelintir keluarga.

Dikatakan Tony, konsep republik lahir sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan demokrasi karena menentang sistem monarki yang mewariskan kekuasaan berdasarkan garis keturunan.

Ia menjelaskan, gagasan republik yang diuraikan James Harrington, kemudian perkembangan pemikiran John Locke dan Montesquieu mengenai pembatasan kekuasaan, menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang mengedepankan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.

Republik Seharusnya Milik Bersama

Tony menegaskan, dalam sistem republik, negara bukanlah milik individu atau keluarga tertentu.

Setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk berkompetisi dan memperoleh amanah memimpin melalui mekanisme demokrasi.

“Dalam sistem republik, negara milik bersama. Kompetisi terbuka dan setiap warga negara berhak secara bergantian memimpin dan mengelolanya,” ujar Tony kepada fajar.co.id, Senin (12/10/2026).

Ia menekankan, kekuasaan dalam sistem republik tidak semestinya diwariskan kepada anggota keluarga, melainkan diperebutkan secara berkala melalui pemilihan umum.

“Negara tidak lagi diwariskan, tapi diperebutkan secara reguler oleh setiap warga negara dengan hak yang setara. Dengan sistem republik, negara diharapkan mampu menonjolkan sikap melayani bukan menguasai,” lanjutnya.

Tony menilai prinsip tersebut menghadapi tantangan ketika biaya politik semakin tinggi dan proses pemilu dinilainya mulai dipengaruhi oleh pemodal.

Baginya, situasi itu membuka peluang bagi sebagian kekuasaan untuk diwariskan kepada anggota keluarga, mulai dari istri, anak, hingga menantu pejabat yang sedang berkuasa.

Politik Dinasti Tidak Hanya soal Jokowi dan Gibran

Tony menyebut fenomena politik dinasti tidak bisa hanya diarahkan kepada keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi, meskipun isu tersebut menguat ketika putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wali Kota Solo dan kemudian Wakil Presiden RI.

Menurut Tony, praktik serupa telah lama muncul di lingkungan partai politik.

Ia menilai dinamika internal partai justru menjadi salah satu ruang yang memperlihatkan bagaimana hubungan keluarga dapat memengaruhi distribusi kekuasaan.

“Politik dinasti sesungguhnya lahir jauh sebelum Gibran jadi calon walikota. Politik dinasti tidak hanya ada di persaingan kepala daerah, tapi juga di partai politik. Bahkan ini lebih vulgar. Karena itu, menjadi kurang tepat jika politik dinasti hanya diarahkan kepada keluarga Jokowi,” jelasnya.