PROJO: Jangan Baca Reshuffle Prabowo dengan Kacamata Pembersihan “Orang Jokowi”

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Pergantian pejabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memunculkan tafsir politik tentang pergeseran pengaruh Joko Widodo. PROJO meminta publik tidak terjebak pada dikotomi “orang Jokowi” dan “orang Prabowo” setiap kali terjadi pergantian jabatan.

Sekretaris Jenderal PROJO Freddy Alex Damanik mengatakan, reshuffle merupakan bagian dari kewenangan konstitusional presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai mandat rakyat. Karena itu, ukuran pergantian pejabat semestinya bukan asal-usul politiknya, melainkan kebutuhan dan kinerja pemerintahan.

“PROJO memang pendukung Pak Jokowi. Tetapi per hari ini kita juga sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi karena itu kita tidak mau terjebak dalam politik orang saya, orang tamu, orang Pak Jokowi,” ujar Freddy, dikutip Selasa (6/10/2026).

Menurut Freddy, era pemerintahan Jokowi telah berakhir setelah mandat kepresidenan diselesaikan. Kini, kewenangan pemerintahan berada di tangan Prabowo.

“Pak Jokowi itu kan sudah menyelesaikan mandatnya sebagai presiden. Sekarang Pak Prabowo sedang menjalankan mandat rakyatnya sebagai presiden,” katanya.

Freddy mengatakan posisi PROJO juga ikut berubah. Organisasi yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama Jokowi tersebut kini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan posisi itu, PROJO menilai keberhasilan pemerintahan saat ini lebih penting dibanding mempertahankan atau menyingkirkan pejabat berdasarkan afiliasi politik masa lalu.

Freddy menilai Prabowo tidak perlu mengganti seluruh pejabat yang pernah bekerja di era Jokowi hanya untuk menunjukkan bahwa kendali pemerintahan telah berpindah tangan.

“Pak Prabowo tidak perlu mengganti semua orang Jokowi untuk membuktikan bahwa beliaulah sekarang yang berkuasa,” tegasnya.

Sebaliknya, pejabat yang dinilai masih memiliki kapasitas dan dibutuhkan pemerintah tetap layak dipertahankan.

“Kalau menteri yang berasal dari pemerintahan Pak Jokowi masih berprestasi dan dipertahankan oleh Pak Prabowo, kenapa harus diganti?” ujarnya.

Begitu pula ketika presiden memutuskan mengganti seorang pejabat. Freddy meminta keputusan tersebut tidak otomatis dibaca sebagai bentuk permusuhan politik terhadap Jokowi.

“Kalau memang Presiden Prabowo menilai perlu mengganti, kenapa kita sebagai pendukung Pak Jokowi harus marah? Kan kita juga pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.

Freddy kemudian menyinggung pergeseran Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).