BPS Sebut Kemiskinan 8 Persen, Bank Dunia 64 Persen, Anas Urbaningrum: Tidak Bisa Berlindung kepada Rumus Miskin tapi Bahagia

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Perbedaan angka kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia menjadi perhatian mantan politikus PKN, Anas Urbaningrum.

Bank Dunia memperkirakan sekitar 64 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada 2026.

Sementara itu, data BPS mencatat angka kemiskinan nasional berada di kisaran 8,07 persen.

Perbedaan tersebut terjadi karena kedua lembaga menggunakan standar atau garis kemiskinan yang berbeda dalam mengukur kondisi masyarakat.

Anas menilai perbedaan ukuran tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling mempertentangkan angka.

Menurutnya, angka kemiskinan harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi masyarakat.

Pendapat Anas Soal Perbedaan Angka Kemiskinan

Anas menyebut perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia sebagai persoalan perbedaan ukuran.

“Angka Kemakmuran dan Angka Kebahagiaan. Angka kemiskinan kita, kata BPS tinggal sekitar 8 persen. Kata Bank Dunia masih 64 persen. Memang beda timbangan, beda takaran,” ujar Anas, dikutip fajar.co.id, Jumat (4/9/2026).

Dijelaskan Anas, angka kemiskinan yang rendah tidak seharusnya menjadi alasan untuk berpuas diri.

Anas mengatakan angka kemiskinan sekitar 8 persen seharusnya disikapi dengan rasa syukur sekaligus evaluasi.

“Yang penting, angka 8 persen bukan untuk dibanggakan. Melainkan disyukuri, dievaluasi dan terus diperbaiki,” tukasnya.

Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut tetap harus diikuti dengan upaya berkelanjutan agar jumlah masyarakat miskin dapat ditekan lebih jauh.

Angka 64 Persen Bukan Alasan untuk Minder

Di sisi lain, Anas juga meminta angka yang disampaikan Bank Dunia tidak dijadikan alasan untuk merasa rendah diri ataupun berputus asa.

“Angka 64 persen bukan alasan keminderan, bukan pula argumen berputus-asa,” ucap Anas.

Lanjut dia, perbedaan angka justru dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi ukuran kemiskinan sekaligus kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Anas melihat bahwa pemerintah perlu terus menyesuaikan ukuran, kebijakan, serta strategi dalam menekan angka kemiskinan.

“Justru penting untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan ukuran, kebijakan dan strategi menekan (bahkan mematikan) angka kemiskinan,” bebernya.

Ia berharap ukuran kemiskinan tidak hanya berhenti pada perhitungan statistik, tetapi juga mencerminkan kondisi manusia secara nyata.

Jangan Hanya Terpaku pada Angka Statistik

Ditegaskan Anas, kategori miskin dan tidak miskin idealnya dapat menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat berdasarkan ukuran kemanusiaan yang wajar.

“Agar didapatkan kategori miskin dan tidak miskin dalam ukuran kemanusiaan yang wajar dan patut. Bukan sekadar angka matematik, statistik dan politik. Apalagi kosmetik,” imbuhnya.