Heru Subagia Sebut Dedi Mulyadi ‘Ayam Sayur’ dan ‘Raja Kecil’: Pemimpin yang Takut dengan Koruptor Kelas Kakap

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kritik terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali disampaikan Pengamat Politik Heru Subagia.

Kali ini, Heru menyentil sikap Dedi dalam menyikapi isu pemberantasan korupsi dan pertemuannya dengan sejumlah aktivis antikorupsi.

Heru bahkan melontarkan pernyataan keras untuk menggambarkan penilaiannya terhadap keberanian Dedi menghadapi koruptor kelas kakap.

Ia menggunakan istilah tersebut untuk menegaskan pandangannya bahwa Dedi Mulyadi tidak cukup berani ketika berhadapan dengan kasus-kasus korupsi besar, khususnya yang berkaitan dengan Jawa Barat.

Heru Sebut Dedi Mulyadi Tidak Berani Hadapi Koruptor

Dikatakan Heru, persoalan korupsi besar di Jawa Barat semestinya membutuhkan keberanian dan ketegasan seorang pemimpin.

Namun, ia menekankan bahwa sikap Dedi Mulyadi justru menunjukkan hal sebaliknya.

Heru kemudian melontarkan kritik tajam terhadap karakter kepemimpinan Dedi Mulyadi.

“Dan karenanya, sekali lagi saya sudah tidak ada tedeng aling-aling. Saya katakan bahwa Dedi Mulyadi adalah ayam sayur, Dedi Mulyadi adalah raja kecil,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (2/9/2026).

Tidak berhenti pada Dedi Mulyadi, Heru juga mempertanyakan keputusan Botok dan sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang memenuhi undangan dari Dedi.

Heru mengingatkan agar gerakan yang membawa isu pemberantasan korupsi tetap berdiri secara independen dan tidak terseret kepentingan politik praktis.

Kata dia, aktivis antikorupsi perlu mempertimbangkan posisi dan rekam jejak pihak yang mengundang mereka, terutama ketika isu pemberantasan korupsi mulai masuk ke dalam ruang politik.

“Jika seandainya Anda mengetahui juga atau setidaknya tahu Dedi Mulyadi adalah pemimpin yang sangat takut dengan koruptor, mengapa Anda harus datang? Mengapa Anda melayani undangannya?” tukasnya.

Heru Ingatkan Isu Korupsi Bukan Alat Politik

Heru memandang bahwa isu kemanusiaan dan pemberantasan korupsi merupakan kepentingan publik yang semestinya dijaga dari kepentingan elektoral.

Ia meminta masyarakat tidak mudah terbawa oleh berbagai manuver politik yang menggunakan isu sensitif sebagai bagian dari komunikasi politik.

Termasuk ketika isu kemanusiaan, pemberantasan korupsi, perampasan aset, hingga tuntutan hukuman berat bagi koruptor dikemas dalam berbagai agenda politik.

“Masyarakat tentunya kita sudah bisa bijak, kita sudah pintar, kita juga sudah dewasa dan cerdik untuk bisa memberikan apresiasi atau bahkan kritik terhadap siapa saja yang memanfaatkan isu-isu kemanusiaan dan pemberantasan korupsi,” jelasnya.