Budi Arie Sebut Polemik Ijazah Gibran sebagai Isu Elite Perebut Kekuasaan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari persaingan politik di kalangan elite.

Ia menduga kontroversi tersebut bertujuan melemahkan reputasi Gibran yang dinilainya berpotensi menjadi pemimpin Indonesia pada masa mendatang.

Pandangan itu disampaikan Budi Arie dalam podcast Unpacking Indonesia bersama Zulfan Lindan. Ia mengatakan, PROJO telah memperkirakan bahwa polemik ijazah yang sebelumnya menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan berlanjut kepada putranya.

“Sejak awal sudah kita antisipasi bahwa habis ijazah Pak Jokowi pasti ijazah Mas Gibran,” kata Budi Arie, dikutip Selasa (20/10/2026).

Menurut Budi Arie, posisi Gibran sebagai wakil presiden dan usianya yang relatif muda membuatnya berpotensi menjadi figur dalam persaingan kepemimpinan nasional berikutnya.

“Tujuannya apa? Kandidat paling serius pemimpin Indonesia masa depan kan Mas Gibran. Umurnya masih muda. Sehingga harus dari awal, dari muda, mesti didegradasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan cara Budi Arie membaca polemik ijazah Gibran sebagai bagian dari persaingan politik. Namun, dugaan mengenai tujuan pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah tersebut merupakan penilaiannya dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya upaya terorganisasi untuk menjatuhkan Gibran.

Budi Arie Bandingkan Isu Ijazah dengan Korupsi

Budi Arie juga membandingkan polemik ijazah dengan persoalan korupsi, permainan proyek, dan pelanggaran keuangan negara. Menurutnya, isu-isu tersebut memiliki dampak lebih langsung terhadap kepentingan masyarakat.

“Kalau isunya korupsi, isunya main proyek, isunya pelanggaran terhadap keuangan negara, itu pasti mati kalau ijazahnya apa,” ujar Budi Arie.

Ia kemudian menyebut polemik ijazah sebagai persoalan yang menurut pandangannya lebih berkaitan dengan persaingan di kalangan elite politik.

“Isu ijazah ini bukan isu rakyat. Ini isu elite yang pengen berebut kekuasaan. Itu aja,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Budi Arie. Di sisi lain, persoalan dokumen pendidikan pejabat publik juga dapat berkaitan dengan transparansi dan pemenuhan persyaratan jabatan. Karena itu, dugaan motif politik di balik suatu kritik perlu dibedakan dari substansi pertanyaan mengenai dokumen yang dipersoalkan.

Motif pihak yang mengajukan pertanyaan tidak otomatis menentukan benar atau tidaknya persoalan tersebut. Penilaiannya tetap memerlukan fakta dan bukti yang relevan.

Polemik Ijazah dan Masa Depan Politik Gibran

Budi Arie menilai kontroversi ijazah berpotensi memengaruhi reputasi politik Gibran sejak dini. Ia mengaitkan hal itu dengan usia Gibran dan peluangnya terlibat dalam persaingan kepemimpinan nasional pada masa depan.