Warga Pati Minta Kepastian Hukum dan Jaminan Keamanan, Ini Respons DPR RI

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kepastian hukum dan jaminan keamanan menjadi aspirasi utama masyarakat Kabupaten Pati yang disampaikan kepada DPR RI. Masyarakat berharap kondisi keamanan dan penegakan hukum yang jelas dapat menciptakan rasa nyaman sekaligus mendorong aktivitas sosial dan perekonomian daerah.

Aspirasi tersebut disampaikan Forum Komunikasi Rakyat Pati dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Cucun mengatakan, masyarakat Pati membutuhkan kejelasan mengenai pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut. Menurut dia, kondisi itu perlu didalami dengan mendengarkan penjelasan dari para pemangku kepentingan di daerah.

“Mereka minta kepastian hukum, minta kepastian siapa yang punya fungsi kamtibmas di sana untuk memastikan masyarakat Pati betul-betul tidak ada rasa takut, betul-betul bisa nyaman dalam kehidupan sehari-hari,” kata Cucun.

Menurut Cucun, kondisi daerah yang aman dan kondusif tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat, kata dia, berharap Kabupaten Pati dapat menjadi daerah yang ramah bagi investasi sehingga pelaku usaha memiliki kepastian dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

“Masyarakat Pati menginginkan bagaimana ekonominya maju, ramah terhadap para investor, dan nyaman mereka bisa berusaha di wilayah Pati,” ujarnya.

Legislator Fraksi PKB itu menilai Pati memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor pertanian dan perikanan. Potensi tersebut dinilai perlu ditopang oleh kondisi daerah yang kondusif agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Cucun mengatakan DPR RI akan meminta penjelasan dari sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati dan aparat penegak hukum (APH).

Pendalaman tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah penyelesaian yang tepat.

“Kita akan bertanya kenapa masyarakat Pati sampai bicara minta supaya betul-betul tercipta kenyamanan, ekonominya maju,” kata Cucun.

Selain persoalan keamanan dan kepastian hukum, Forum Komunikasi Rakyat Pati juga menyampaikan keinginan untuk membangun citra positif daerah.

Masyarakat ingin menunjukkan bahwa Pati memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari pendidikan pesantren hingga sektor investasi, pertanian, dan perikanan.