Ferdinand Hutahaean: Jokowi Terlalu Sadis Meninggalkan Beban Utang kepada Bangsa Ini

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, blak-blakan bicara kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah menghadapi tekanan berat akibat besarnya beban utang.

Ferdinand melihat persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, sebagian persoalan APBN saat ini merupakan konsekuensi dari beban utang dan proyek-proyek pemerintahan sebelumnya.

Ia bahkan menguliti Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap meninggalkan beban utang besar kepada pemerintahan saat ini.

Sesalkan Cicilan Utang dan Bunga

Ferdinand mengatakan, beban pembayaran utang menjadi salah satu persoalan yang menggerus ruang fiskal pemerintah.

“Tidak sedikit para pengamat maupun pakar yang telah berbicara betapa kritisnya APBN kita,” ujar Ferdinand dikutip fajar.co.id, Selasa (12/8/2026).

Ia menyebut pembayaran cicilan pokok dan bunga utang menyerap anggaran dalam jumlah besar.

“Cicilan pokok hutang saat ini yang ditanggung oleh APBN sangat besar, berkisar 800 triliun termasuk yang jatuh tempo pada tahun ini,” ucapnya.

“Selain itu cicilan bunga yang harus dibayar lebih dari 500 triliun. Inilah beban yang sangat menggerogoti APBN kita,” lanjutnya.

Ditegaskan Ferdinand, kritik terhadap pengelolaan APBN pemerintahan Prabowo perlu melihat persoalan secara lebih menyeluruh.

Ia menilai tidak tepat jika seluruh persoalan fiskal saat ini hanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan.

Beban Utang Warisan Pemerintahan Sebelumnya

Ferdinand kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan kebijakan pemerintahan Jokowi selama dua periode sebelumnya.

“Banyak orang malah berbicara tentang Pak Prabowo yang salah mengelola APBN, salah mengatur struktur APBN, salah mengatur porsi pos-pos anggaran APBN kita,” ucap Ferdinand.

Padahal, kata Ferdinand, tidak ada yang salah di dalam pos-pos anggaran APBN.

“Yang salah adalah beban utang warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi kepada bangsa ini telah membuat kita APBN-nya kritis,” sesalnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas sejumlah proyek besar yang dibangun pada era pemerintahan Jokowi.

Baginya, proyek-proyek tersebut justru berpotensi menambah beban keuangan negara apabila tidak menghasilkan manfaat ekonomi sesuai harapan.

Tol Sumatera hingga Kereta Cepat

Ferdinand kemudian menyebut sejumlah proyek infrastruktur yang menurutnya perlu dievaluasi.

“Padahal kalau kita mau melakukan review secara umum maupun secara detail yang dilakukan oleh Jokowi semua adalah proyek-proyek yang membangkrutkan Indonesia,” Ferdinand menuturkan.

“Lihat Jalan Tol Sumatera apa akibatnya. Sebegitu banyak BUMN kita sekarang yang terlilit hutang dan akan bangkrut. Hancur semua,” tambahnya.