Kemiskinan Masih Sentuh 23,85 Juta Jiwa, DNIKS Dorong Gerakan Nasional demi Wujudkan Indonesia Sejahtera 2045

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 DNIKS yang mengusung tema “Memajukan Kesejahteraan Umum” di Aula DNIKS, Jakarta, Minggu (19/7/2026).

Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah.

“Kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial,” kata Gus Choi usai memberikan sambutan.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dengan dunia usaha, BUMN, organisasi sosial, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, media massa, lembaga filantropi, hingga masyarakat luas agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam acara tersebut turut hadir pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) dari Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kolaborasi kesejahteraan sosial di berbagai daerah.

Gus Choi mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 masih mencapai 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk. Meski angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, menurutnya kondisi itu masih menunjukkan bahwa puluhan juta masyarakat hidup dalam keterbatasan.

Ia menilai pengentasan kemiskinan juga harus menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain indikator pendapatan yang digunakan BPS, pendekatan kemiskinan multidimensi yang dikembangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/UNDP) juga perlu menjadi acuan karena mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, perumahan layak, listrik, air bersih, hingga kualitas hidup masyarakat.

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut, indikator yang digunakan BPS dan PBB tidak perlu dipertentangkan karena keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bertepatan dengan HUT ke-59, DNIKS juga mengajak seluruh komponen bangsa membangun Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan melalui lima agenda utama, yakni memastikan tidak ada warga yang kelaparan dan terlantar, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga miskin, memperluas lapangan kerja serta peluang usaha produktif, memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar dan kelompok rentan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan lembaga filantropi.