Menteri PU Bongkar Temuan Mengejutkan, 6.000 Pegawai Terindikasi Judi Online dan 4.000 ASN Bermasalah dengan Absensi Elektronik

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap temuan mengejutkan terkait kondisi internal kementerian yang dipimpinnya.

Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 6.000 pegawai di lingkungan Kementerian PU terindikasi melakukan transaksi judi online. Selain itu, sekitar 4.000 pegawai juga ditemukan bermasalah dalam penggunaan sistem absensi elektronik.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan Dody memperketat pengawasan sekaligus melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU.

Menurutnya, berbagai pelanggaran disiplin telah berlangsung cukup lama akibat lemahnya pengawasan dan kuatnya budaya saling melindungi di internal instansi.

“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody dalam Podcast Akbar Faizal, Rabu (15/7/2026).

Kementerian PU saat ini memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara (ASN). Jika mengacu pada data yang disampaikan Dody, sekitar 15 persen pegawai terindikasi memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online.

Meski demikian, Dody belum memaparkan secara rinci nilai transaksi, periode pemantauan, maupun perkembangan pemeriksaan terhadap sekitar 6.000 pegawai tersebut. Ia juga belum menjelaskan berapa pegawai yang telah dijatuhi sanksi disiplin atau diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Dengan demikian, data PPATK tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa seluruh pegawai telah terbukti melakukan tindak pidana.

Informasi transaksi tersebut masih memerlukan proses pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kepemilikan rekening, pola transaksi, hingga keterkaitannya dengan situs atau bandar judi online.

Selain persoalan judi online, Dody juga menyoroti praktik manipulasi absensi elektronik yang disebut melibatkan sekitar 4.000 pegawai. Jumlah itu setara dengan sekitar satu dari sepuluh ASN di lingkungan Kementerian PU.

“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujarnya.

Menurut Dody, praktik tersebut baru terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki dan mekanisme pengawasannya diperketat.

Sebelumnya, pelanggaran serupa dinilai sulit diproses karena adanya hubungan pertemanan antarkelompok maupun antarangkatan pegawai yang membuat proses penegakan disiplin tidak berjalan optimal.

Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran saling melindungi sehingga berbagai kasus tidak pernah berlanjut ke tahap penindakan.

Namun demikian, Dody belum mengungkap secara rinci modus yang digunakan dalam manipulasi absensi elektronik tersebut. Ia juga belum memastikan apakah ribuan pegawai yang terindikasi bermasalah melakukan pelanggaran pada waktu yang sama atau merupakan akumulasi hasil pemeriksaan dalam kurun waktu tertentu.