Polemik Survei IndexMundi, Prof Romli Atmasasmita Nilai Temuan soal Polri Berpotensi Merendahkan Reformasi Prabowo

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Publikasi Police Corruption Perceptions Index yang dirilis IndexMundi dan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di peringkat ke-18 sebagai institusi kepolisian dengan indeks persepsi korupsi tertinggi di dunia memicu beragam tanggapan.

Sejumlah akademisi dan pengamat mempertanyakan validitas metodologi yang digunakan dalam survei tersebut. Mereka menilai hasil survei berbasis persepsi itu tidak dapat dijadikan ukuran objektif untuk menilai kinerja institusi penegak hukum.

Guru Besar Hukum Pidana, Prof. Romli Atmasasmita, menjadi salah satu pihak yang mengkritisi hasil survei tersebut. Menurutnya, laporan itu tidak bisa langsung diterima sebagai fakta ilmiah.

“Survei semacam itu tidak dapat diterima begitu saja sebagai fakta ilmiah yang valid,” ujar Romli dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (6/7/2026).

Romli menilai, laporan tersebut memiliki kelemahan mendasar dari sisi metodologi sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Ia bahkan menilai survei tersebut memiliki kecenderungan yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Survei semacam itu memiliki tendensi politis yang bertujuan melemahkan legitimasi dan wibawa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Menurut Romli, kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya dibangun di atas penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan persepsi yang belum terverifikasi.

Ahli Statistik Soroti Metodologi

Kritik serupa juga disampaikan pengamat sosial sekaligus ahli statistik, Karyono Wibowo. Ia menilai metode yang digunakan IndexMundi belum memenuhi standar survei ilmiah yang lazim digunakan dalam penelitian publik.

Menurut Karyono, terdapat sejumlah kelemahan mendasar, mulai dari penggunaan nonprobability sampling, jumlah responden yang terbatas hingga karakteristik responden yang dinilai tidak mewakili populasi Indonesia.

Survei tersebut disebut hanya melibatkan 296 responden daring, jumlah yang dinilai terlalu kecil untuk merepresentasikan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia.

Selain itu, responden berasal dari pengunjung situs IndexMundi yang didominasi pengguna internet aktif, sehingga dinilai tidak mencerminkan kondisi sosial masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Karyono juga menyoroti indikator yang digunakan dalam survei tersebut.

Menurutnya, indeks itu tidak mengukur pengalaman nyata masyarakat terhadap praktik suap, tidak menggunakan data perkara hukum, serta tidak mengacu pada statistik resmi dari lembaga penegak hukum maupun lembaga antikorupsi.