Didik Mukrianto Paparkan Alasan BUMN Kerap Merugi: Intervensi Kepentingan Politik hingga Potensi Korupsi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kader Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengungkapkan alasan di balik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kerap merugi. Menurutnya, penyebabnya mulai dari kegagalan bisnis, inefisiensi, hingga potensi korupsi.

Padahal, menurut Didik, BUMN memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, data terkini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan.

“Sekitar 52% dari lebih dari 1.000 perusahaan BUMN mencatatkan kerugian langsung sekitar Rp20 triliun per tahun, ditambah inefisiensi operasional yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun,” kata Didik, dikutip dari unggahannya di X, Jumat (3/7/2026).

Dia mengungkapkan total potensi kerugian tersebut mencapai Rp50 triliun yang pada akhirnya membebani keuangan negara dan masyarakat.

“BP BUMN sedang melakukan konsolidasi besar-besaran, termasuk rencana penyerahan data perusahaan rugi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut mencerminkan upaya perbaikan, meski efektivitasnya masih perlu dievaluasi.

“Kerugian BUMN bukan fenomena baru, melainkan hasil akumulasi dari berbagai faktor, seperti kegagalan bisnis, inefisiensi struktural, dan kasus-kasus korupsi,” imbuhnya.

Dia mengatakan banyak BUMN beroperasi di sektor dengan risiko tinggi atau menjalankan mandat publik yang tidak sepenuhnya menguntungkan secara komersial, seperti infrastruktur, energi, dan ketahanan pangan.

“Kerugian sering muncul akibat fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan, atau kesalahan dalam perencanaan dan eksekusi proyek,” ucapnya.

Meski risiko bisnis merupakan hal yang wajar, dia menilai pengulangan kegagalan tanpa pembelajaran yang memadai menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan.

“Struktur BUMN yang kompleks, dengan banyaknya lapisan holding dan anak perusahaan, menimbulkan tumpang tindih kegiatan usaha dan biaya overhead yang tinggi. Praktik transaksi internal antarentitas (layering) kerap menciptakan inefisiensi tanpa nilai tambah yang jelas,” ujarnya.

Potensi Korupsi

Didik mengatakan intervensi kepentingan politik yang berlebihan dapat menghambat fleksibilitas manajemen dalam menghadapi dinamika pasar. Kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya korupsi.

“Kasus-kasus besar di masa lalu, seperti Jiwasraya, Asabri, dan berbagai proyek infrastruktur, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di lingkungan BUMN,” terangnya.

Dia mengatakan praktik suap, mark-up, dan penempatan sumber daya yang tidak berdasarkan kompetensi telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan.