Mafia Fio Ergo Sum – FAJAR

Oleh: Asratillah
(Direktur Profetik Institute)

Pembusukan Throughput Legitimacy

Tak banyak kalimat dalam sejarah filsafat yang mampu bertahan melintasi zaman sebagaimana diktum René Descartes, “Cogito ergo sum”. Aku berpikir maka aku ada. Kalimat itu menjadi tonggak lahirnya manusia modern yang menempatkan rasionalitas sebagai dasar keberadaan. Bagi Descartes, manusia menemukan kepastian dirinya ketika ia mampu berpikir secara merdeka. Keberadaan bukan lagi ditentukan oleh garis keturunan ataupun otoritas kebangsawanan, melainkan oleh daya nalar yang bekerja secara otonom.

Namun saya sering membayangkan bagaimana jika filsuf Prancis itu berjalan memasuki lorong birokrasi Indonesia hari ini. Rasionalitas perlahan digantikan oleh loyalitas transaksional. Meritokrasi bergeser menjadi komoditas. Dalam lanskap seperti itu, diktum Descartes terasa kehilangan daya jelajahnya. Yang muncul justru sebuah diktum yang agak getir, “Mafia fio ergo sum” , aku menjadi bagian dari mafia maka aku ada.

Saya menggunakan ungkapan tersebut bukan untuk menghadirkan sensasi retoris. Ia lahir dari kegelisahan ketika melihat birokrasi semakin sering dipahami sebagai ruang distribusi keuntungan, bukan ruang pengabdian kepada masyarakat. Jabatan diperlakukan layaknya aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Kewenangan berubah menjadi instrumen akumulasi modal politik. Orang tidak lagi bertanya siapa yang paling layak memimpin sebuah institusi. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah siapa yang mempunyai akses kepada orang yang tepat.

Kegelisahan itu memperoleh bentuk konkret ketika Kota Makassar dikejutkan oleh dugaan praktik mahar dalam pengangkatan kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama beberapa waktu lalu. Ironinya, peristiwa tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Pemerintah Kota Makassar menggelar pelantikan ratusan kepala sekolah di Lapangan Karebosi. Pelantikan itu semula dipersepsikan sebagai penanda dimulainya pembaruan birokrasi pendidikan setelah bertahun-tahun mengalami stagnasi. Publik menyaksikan sebuah seremoni yang menampilkan optimisme mengenai lahirnya kepemimpinan baru di sekolah-sekolah negeri. Akan tetapi optimisme itu berubah menjadi kegelisahan ketika beredar pengakuan mengenai adanya permintaan uang puluhan juta rupiah agar seseorang memperoleh penempatan pada sekolah yang dianggap lebih strategis.

Vivien A Schmidt di tahun 2019 menjelaskan bahwa legitimasi pemerintahan tidak hanya lahir dari kemenangan dalam pemilihan umum ataupun keberhasilan menghasilkan kebijakan. Legitimasi berdiri di atas tiga fondasi yang saling menopang. Fondasi pertama adalah “input legitimacy” yang berbicara mengenai bagaimana kekuasaan diperoleh melalui prosedur demokrasi. Fondasi kedua adalah “output legitimacy” yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di antara keduanya terdapat satu dimensi yang sering luput dari perhatian, yaitu “throughput legitimacy”. Dimensi terakhir inilah yang menguji apakah seluruh proses yang berlangsung di dalam birokrasi dijalankan secara adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.