SLD Nilai Aksi Mahasiswa Jadi Kontrol Demokrasi, Isu Reformasi Jilid II Disebut Tidak Relevan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) menggelar sarasehan bertajuk Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi kalangan pemuda dan mahasiswa dalam melihat dinamika aksi massa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, mengatakan meningkatnya aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang biasa terjadi dalam sistem demokrasi. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

“Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini.” ujar Fauzan Ohorella dalam sarasehan tersebut.

Fauzan menyebut masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik ketika menemukan persoalan dalam kebijakan atau tata kelola negara. Namun, ia mengingatkan agar setiap gerakan tetap berada dalam koridor menjaga stabilitas nasional.

Ia juga menanggapi munculnya wacana Reformasi Jilid II yang belakangan dikaitkan dengan sejumlah aksi massa. Menurut Fauzan, isu tersebut tidak menggambarkan aspirasi utama mahasiswa dan justru berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

“Kita harus bisa menjaga Solidaritas Nasional pemerintahan Prabowo Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi Soliditas pemerintah hari ini,” tandas Fauzan.

Dalam diskusi tersebut, Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Stafsus Wamenaker) Wawan Sugiyanto turut memberikan pandangan terkait isu ketenagakerjaan, termasuk kabar sejumlah perusahaan besar yang disebut berencana keluar dari Indonesia serta potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Wawan, persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi. Pemerintah, kata dia, tetap berupaya mendorong kesejahteraan pekerja, namun harus berjalan seiring dengan kemampuan industri.

“Hal itu tidak murni kesalahan pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok Buruh. Tetapi yang mesti di pahami, bahwa permintaan dari buruh harus juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang jadi triger bagi isu ini,” jelas Wawan Sugiyanto.

Selain sektor industri besar, Wawan menilai penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lapangan kerja. Ia mengatakan ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada perusahaan berskala besar.