Tiyo Ardianto Dikaitkan dengan PDIP, Heru Subagia Sepakat dengan Ganjar: Terlalu Naif

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Polemik seputar mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, masih terus bergulir bahkan setelah dilaporkan ke Polisi oleh Firdaus Oiwobo.

Apalagi, muncul tudingan dari kelompok BEM Bersatu (belakangan dibantah sejumlah kampus) yang mengaitkan gerakan kritik Tiyo dengan pihak-pihak yang pernah mendukung salah satu Capres pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah semestinya dijawab dengan data dan argumentasi, bukan dengan pelabelan politik.

Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia.

Heru mengatakan bahwa pernyataan Ganjar menjadi salah satu catatan menarik dalam dinamika politik nasional saat ini.

Menurutnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu sedang berbicara dalam konteks hak warga negara untuk menyampaikan pandangan politik maupun kritik terhadap pemerintah.

“Pada akhirnya Ganjar keluar kandang mengisi catatan harian politik nasional. Ganjar berbicara berkaitan hak warga negara dan berhubungan dengan dukung mendukung Capres-cawapres 2024 kemarin,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (18/4/2026).

Kaitan dengan Isu yang Menyeret Tiyo Ardianto

Meski demikian, ia mengakui terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian publik terkait sosok Tiyo Ardianto yang belakangan ramai diperbincangkan.

Dikatakan Heru, berbagai isu yang berkembang, termasuk terkait kendaraan yang digunakan Tiyo, turut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya afiliasi politik di balik gerakan yang dilakukan.

“Saat ini Tiyo viral karena diduga Fortuner yang dipakainya salah satunya menjadi atribut dukungan Partai Politik, PDIP disinyalir dalam dukungan atau gerakan Tiyo,” sebutnya.

Meski mengakui adanya spekulasi yang berkembang, Heru menegaskan dirinya sependapat dengan Ganjar bahwa kritik terhadap pemerintahan saat ini tidak semestinya selalu dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024.

Ia menilai pandangan semacam itu justru terlalu menyederhanakan persoalan dan mengabaikan hak warga negara untuk menyampaikan kritik.

“Menurut saya, sepakat dengan Ganjar bahwa tidak ada relevansinya, terlalu naif, apabila kritik yang ditujukan kepada pemerintah saat ini harus dikaitkan dengan Pilpres 2024 kemarin,” tukasnya.

Bagian dari Aset Demokrasi

Heru juga menekankan bahwa warga negara yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baginya, kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

“Kembali saya meyakini setiap hak warga negara yang tidak ada dalam posisinya di pemerintahan, bukan berarti tidak bermanfaat,” Heru menuturkan.