Ketua DPRD Malang: MBG dan Koperasi Merah Putih Bisa Diberhentikan Jika Tak Tepat Sasaran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu program yang dituntut aktivis mahasiswa untuk diberhentikan, termasuk oleh massa aksi yang berunjuk rasa di Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, yang menerima aspirasi para mahasiswa, mengamini tuntutan tersebut.

Bukan hanya MBG, Koperasi Merah Putih (KMP) juga dinilai perlu dihentikan apabila pelaksanaannya tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan hal tersebut saat menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026).

Minta Maaf atas Keresahan Masyarakat

Mengawali dialog dengan mahasiswa, Mia lebih dulu menyampaikan permohonan maaf atas berbagai keresahan yang dirasakan masyarakat belakangan ini akibat sejumlah kebijakan yang dinilai belum berjalan maksimal.

Menurut Mia, kritik dan protes yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi, terutama ketika masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan yang belum berjalan sesuai harapan.

“Saya sebagai salah satu pimpinan DPRD Kota Malang menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang harus teman-teman alami selama beberapa waktu terakhir ini dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sempurna,” ujar Mia, dikutip fajar.co.id, Kamis (18/6/2026).

Menanggapi tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian program MBG dan KMP, Mia menegaskan pihaknya memahami berbagai persoalan yang berkembang selama pelaksanaan kedua program tersebut.

Ia mengaku mengikuti berbagai kritik yang muncul di tengah masyarakat, termasuk sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan KMP yang tidak bisa memfasilitasi masyarakat Kota Malang,” tegasnya.

Keresahan Akibat Kebijakan Ekonomi

Mia menilai keresahan yang disampaikan mahasiswa bukanlah persoalan yang berdiri sendiri.

Menurutnya, kondisi tersebut juga dirasakan masyarakat luas yang saat ini menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Dalam beberapa bulan terakhir, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Karena itu, DPRD Kota Malang memandang aspirasi mahasiswa perlu mendapat perhatian serius dan diteruskan kepada pemerintah pusat.

Mia mengatakan sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, DPRD Kota Malang akan meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI agar dapat menjadi bahan evaluasi di tingkat nasional.