Anggaran Pendidikan 2027 Dikritik DPR: Percuma Bangun Banyak Sekolah Tapi Kesejahteraan Guru Terabaikan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Komisi X DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pembangunan fisik semata dalam menyusun kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027. Menurut DPR, pembangunan gedung sekolah yang masif tidak akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional.

“Pemerintah tidak hanya membangun sarana dan fasilitas, tetapi juga harus memikirkan SDM-nya. Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi X mencermati usulan pagu indikatif pendidikan tahun 2027 yang diajukan pemerintah. Dari hasil pembahasan awal, DPR melihat porsi anggaran masih didominasi untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Menurut Lalu, pendekatan tersebut perlu dievaluasi karena tantangan pendidikan Indonesia saat ini bukan hanya soal ketersediaan bangunan sekolah, tetapi juga kualitas tenaga pendidik dan mutu layanan pembelajaran.

Ia menilai kesejahteraan guru masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam rancangan anggaran yang disusun pemerintah. Padahal, guru merupakan ujung tombak dalam mencetak generasi unggul dan meningkatkan daya saing bangsa.

“Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa juga belum terlihat. Ini yang menjadi perhatian kami,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Tak hanya itu, Komisi X juga menyoroti minimnya dukungan anggaran terhadap program-program peningkatan mutu pendidikan. Bahkan, menurut Lalu, terdapat direktorat yang menangani pengembangan kurikulum namun belum memperoleh alokasi anggaran yang memadai.

“Kami melihat ada program layanan dan mutu serta peningkatan kualitas pendidikan yang masih sangat minim. Ini tentu menjadi catatan serius bagi Komisi X,” ujarnya.

Karena itu, DPR meminta pemerintah melakukan reformulasi terhadap pagu indikatif pendidikan sebelum pembahasan lanjutan dilakukan. Komisi X ingin memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar dunia pendidikan.

Menurut Lalu, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang dibangun, tetapi juga dari kualitas guru, mutu pembelajaran, serta kemampuan peserta didik yang dihasilkan.

“Kami sudah meminta pemerintah mengoreksi kembali usulan tersebut. Prioritasnya harus jelas, yakni kesejahteraan guru, mutu layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas peserta didik,” katanya.