Saksi Ahli Ungkap Pemutusan Kontrak Guru PPPK di Berbagai Daerah, Netizen: Dampak MBG Bikin Pendidikan dan Kesehatan Dikorbankan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Sidang uji materi UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Mahkamah Konstitusi, Senin 15/6/2026, membeberkan dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kesejahteraan guru.

Saksi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menyebut seluruh jenis guru terdampak, dari PPPK hingga honorer.

Pernyataan Iman dalam sidang itu kemudian viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @lbh_jakarta. Unggahan yang disukai lebih dari 57 ribu akun ini memicu banjir komentar pilu dari para guru dan orang tua murid.

Guru PPPK Paruh Waktu Gaji Rp50 Ribu

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Iman menyoroti pemutusan kontrak terhadap 39 guru PPPK di Tuban. Kasus serupa juga disebut terjadi di Cianjur, Lombok Timur, Langkat, dan Blitar.

Yang lebih memprihatinkan, Iman menyebut ada guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji sangat rendah. “Terdapat guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji Rp500 ribu per bulan di Blitar, bahkan hanya Rp50 ribu per bulan di Sumedang karena alasan keterbatasan anggaran daerah dan kebijakan efisiensi,” ujarnya.

Iman juga menilai karier guru di Indonesia semakin tidak jelas karena rekrutmen guru PNS sudah tidak dilakukan selama bertahun-tahun. Ia mengaku menerima banyak keluhan guru yang harus meminjam uang untuk kebutuhan dasar keluarga.

Menurutnya, para guru hadir ke MK untuk memperingatkan bahwa kebijakan pengurangan anggaran pendidikan telah berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik.

Curhat Guru dan Protes Orang Tua

Ruang komentar unggahan @lbh_jakarta langsung dipenuhi curhatan. Banyak guru PPPK paruh waktu membenarkan gaji kecil yang mereka terima.

Akun @ainu*** menulis: “Saya pppk paruh waktu gaji 800.000, ditambah sertif 1,8jt. Belum potongan2. Jujur sulit sbg single mom dan sekarang harus biayain ibuku sbg pejuang kanker.”

Protes juga datang dari orang tua murid. Akun @ted*** mengaku guru honorer dan P3K di SMA anaknya di Batam diputus kontrak oleh pemerintah karena dana dialihkan untuk MBG. Akibatnya, orang tua murid terpaksa patungan membayar gaji guru.

“Baru paham sekarang, karena budget pemerintah untuk guru tsb dialihkan untuk DANA MBG. Sekarang saya tanya, apakah MBG gratis? Tidaaak. Justru kami para orang tua murid harus membayar lebih di sekolah,” tulis akun tersebut.

Komentar lain dari @a.mikdarius mempertanyakan urgensi MBG: “Apa urgensinya MBG dan kopdes sampai pendidikan dan kesehatan dikorbankan?” Sementara @helloikkyy menyindir: “Selalu dibungkam dengan kata ‘IKHLAS BERAMAL'”.

Sidang uji materi ini menjadi sorotan karena memperlihatkan dilema kebijakan. Di satu sisi program MBG dikebut, di sisi lain anggaran pendidikan dan tenaga pengajar dinilai tergerus. (sam/fajar)