Diisukan Kena Reshuffle, Menkeu Purbaya Pasang Target Ambisius Pertumbuhan Ekonomi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Angka tersebut diposisikan sebagai fondasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.

Target itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Purbaya mengatakan, KEM PPKF 2027 memiliki makna khusus karena menjadi yang pertama disampaikan langsung oleh Presiden dalam sejarah penyusunan anggaran negara.

“KEM PPKF tahun 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Purbaya di hadapan anggota dewan.

Ia juga menyebut dokumen tersebut menjadi KEM PPKF pertama yang disampaikannya sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Menurut Purbaya, pemerintah merancang kebijakan fiskal 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai indikator makro fiskal telah disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS). Adapun tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Di sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70 dollar AS hingga 95 dollar AS per barel sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika pasar global.

Dari sisi fiskal, pemerintah merancang defisit anggaran pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut akan ditopang oleh pendapatan negara yang ditargetkan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Untuk memperkuat dampak ekonomi, pemerintah akan mengarahkan belanja negara pada delapan klaster prioritas nasional yang dijabarkan ke dalam 60 program kerja.

Delapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.