Fahri Hamzah Ingatkan Bahaya di Balik MBG: Jangan Jadi Bancakan!

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi yang mulai menyeret pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian berbagai pihak. Namun bagi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi penegakan hukum.

Menurut Fahri, aparat penegak hukum memang harus mengusut dan menindak setiap penyimpangan yang terjadi. Namun di saat yang sama, pemerintah perlu menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi fondasi dan tata kelola program secara menyeluruh.

“Kalau kita hanya fokus pada siapa yang ditangkap dan berapa besar kerugian negara, kita bisa kehilangan kesempatan untuk memahami persoalan yang lebih mendasar,” ujar Fahri dalam keterangannya di akun X pribadinya, dikutip pada Rabu (10/6/2026).

Ia menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu program paling strategis yang dimiliki pemerintah saat ini. Program tersebut lahir dari tujuan mulia untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup demi mendukung tumbuh kembang dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Karena itu, Fahri menilai tujuan besar MBG harus tetap dijaga. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, banyaknya dapur yang dibangun, atau besarnya anggaran yang terserap.

Menurut dia, ada pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab, yakni siapa yang sebenarnya menikmati manfaat ekonomi dari program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.

Fahri menjelaskan, MBG pada dasarnya bukan sekadar program pemberian makanan gratis. Program ini juga menciptakan pasar pangan dalam skala sangat besar karena setiap hari membutuhkan pasokan beras, telur, ikan, ayam, sayuran, buah-buahan, susu, dan berbagai komponen gizi lainnya.

“Negara sedang menciptakan permintaan pangan yang sangat besar. Pertanyaannya, pasar raksasa ini diberikan kepada siapa?” katanya.

Ia menilai manfaat ekonomi MBG seharusnya lebih banyak dirasakan oleh petani lokal, nelayan kecil, peternak rakyat, koperasi desa, hingga pelaku UMKM pangan di berbagai daerah. Jika hal itu terjadi, maka MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga mampu menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat.

Sebaliknya, jika keuntungan lebih banyak mengalir kepada pemasok besar dan rantai distribusi yang panjang, maka kesempatan emas untuk memperkuat ekonomi lokal akan terlewatkan.

Dalam pandangannya, konsep tersebut sejalan dengan pemikiran ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Fahri menyebut, inti pemikiran Sumitro adalah menjadikan kebijakan negara sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan produksi masyarakat.