Jaleswari Soroti Keterlibatan TNI di Food Estate: Demokrasi Bisa Tergerus Pelan-pelan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Jaleswari Pramodhawardani, melontarkan peringatan keras soal semakin luasnya pelibatan militer dalam urusan sipil di Indonesia.

Menurut mantan Deputi V Kantor Staf Presiden itu, kondisi yang terjadi saat ini bukan sekadar “kembalinya militer”, melainkan bentuk baru militerisasi yang lebih halus dan sulit disadari publik.

“Bahaya yang kita hadapi hari ini bukan bayang-bayang Orde Baru yang kembali dalam wajah yang sama,” ujar Jaleswari dalam diskusi publik bertajuk Remiliterisme dan Masa Depan Demokrasi Indonesia di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Ia menilai pelibatan TNI di berbagai sektor sipil kini semakin meluas. Mulai dari proyek strategis nasional (PSN), food estate, penertiban kawasan hutan, hingga penempatan unsur militer dan eks militer di sejumlah lembaga negara.

Menurut Jaleswari, jika seluruh fenomena itu dilihat secara terpisah memang tampak seperti kebijakan administratif biasa. Namun jika dibaca sebagai satu rangkaian, muncul pola besar yang mengarah pada “militerisasi tata kelola sipil”.

“Bukan remiliterisme, karena kata ‘re’ mengandaikan kita pernah benar-benar selesai dengan militerisme. Padahal kita tidak pernah,” katanya.

Ia menyebut reformasi 1998 memang berhasil menghapus dwifungsi ABRI dan kursi militer di DPR. Namun reformasi sektor keamanan dinilai tidak pernah benar-benar tuntas.

Jaleswari menyoroti kultur politik yang masih menganggap tentara sebagai solusi tercepat dalam menyelesaikan persoalan sipil.

“Setiap kali ada persoalan sulit seperti distribusi pangan, pembangunan infrastruktur, atau penertiban lahan, selalu muncul jawaban: libatkan saja TNI,” ujarnya.

Menurut dia, logika efisiensi seperti itu justru berbahaya bagi demokrasi.

“Persoalan utamanya bukan niat jahat, tapi godaan efisiensi yang mengabaikan prinsip demokrasi dan akuntabilitas sipil,” katanya.

Dalam pemaparannya, Jaleswari juga menyinggung keberadaan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai memiliki implikasi besar terhadap sistem kekuasaan di Indonesia.

Ia mempertanyakan siapa yang akan mengawasi lembaga yang mengonsolidasikan isu pertahanan, keamanan, dan intelijen dalam satu meja kekuasaan.

“Siapa yang mengontrol meja itu? Siapa yang memeriksa keputusannya?” ujarnya.

Jaleswari bahkan menyebut Indonesia perlahan sedang membangun “negara paralel”.

“Negara yang berjalan beriringan dengan negara sipil, tetapi dengan logika rantai komando dan kultur yang berbeda,” katanya.

Ia juga mengkritik sejumlah kebijakan yang melibatkan TNI di luar mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.