Genting! PPPK dan PPPK Paruh Waktu Ancam Geruduk Istana Negara

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (PW) berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, pada Juni atau Juli 2026.

Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk protes karena surat yang mereka layangkan kepada Presiden Prabowo Subianto disebut belum mendapat tanggapan.

Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, mengatakan massa aksi diperkirakan berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Antara Juni-Juli. Kemungkinan besar massa berpusat di Istana Negara,” ujar Rini, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, langkah tersebut akan ditempuh apabila upaya persuasif yang selama ini dilakukan tidak mendapat respons dari pemerintah.
“Direncanakan seperti itu jika jalan persuasif yang kami lakukan tidak didengarkan oleh Presiden,” katanya.

Rini menjelaskan, pihaknya mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mendukung percepatan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Ia menilai pengalihan pembiayaan gaji ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memungkinkan dilakukan apabila pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Selain itu, menurut Rini, tahun 2026 menjadi masa yang krusial bagi PPPK paruh waktu karena masa kerja mereka disebut hanya berlaku hingga 2026.
Hal tersebut mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

“Ini sangat meresahkan kami meskipun ada daerah yang menjamin kontrak PPPK paruh waktu hingga 2027,” ujar Rini.

Saat ini, kata dia, para PPPK paruh waktu masih menunggu kepastian regulasi baru terkait status mereka ke depan.

Mereka mempertanyakan apakah kontrak paruh waktu akan diperpanjang, dialihkan menjadi PPPK penuh waktu, atau justru dihentikan. (Arya/fajar)