DPR RI Usul Pemda yang PHK PPPK Diberi Sanksi: PPPK Sekarang Ini Alami Kegalauan

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima memberi usul kepada pemerintah pusat. Agar menjamin nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut disampaikan seiring dengan kuatnya isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Aria memberi opsi, agar Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan PHK diberi sanksi.

Itu diungkapkan Aria dalam Rapat Kerja Komisi II bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berlangsung di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, 31 Maret 2026.

Mulanya, Aria mengatakan saat ini PPPK mengalami kegusaran. Terkait dengan statusnya.

“PPPK sekarang ini mengalami kegalauan, kegusaran. Tapi tidak bisa mengakses, yang harus dia jangkau dengan status dia saat ini,” ujar Aria.

Tapi karena suara mereka tak diakomodir, ramailah di sosial media.

“Karena aksesnya tidak terjangkau. Masiflah di media sosial,” imbuhnya.

Itulah kenapa, menurutnya, isu PPPK tidak lagi sekadar rekruitmen.

“Isu PPPK hari ini, tidak hanya bisa dilihat sebagai rekruitmen. Kita akan mengurangi untuk rekruitmen tahun berikutnya,” ucap Aria.

Melainkan bagaimana memberi kepastian terhadap PPPK. Di tengah ancaman PHK yang mengintai saat ini.

“Tapi, isu PPPK hari ini lebih kepada keberlanjutkan. Dikhawatirkan ini akan berujung pada pengurangan atau gelombang PHK massal,” imbuhnya.

Dia menanyakan langkah pemerintah pusat. Agar tidak ada PHK terhadap PPPK.

“Apa langkah kongkrit Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin PPPK yang sudah direkrut ini tidak menjadi korban kebijakan fiskal Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Aria pun memberi dua usul. Pertama memberi sanksi, kedua intervensi.

“Serta tidak dijadikan sebagai tenaga kontrak paruh waktu. Kami butuh skema sanksi kalau perlu, atau skema intervensi dari pusat, apabila Pemerintah Daerah tetap melakukan PHK terhadap PPPK ini,” ujarnya.

Di sisi lain, dia menegaskan pihaknya tidak membela PPPK secara asal-asalan.

“Tentunya kami tidak bisa naif begitu saja, seolah hanya memihak pada PPPK. Tapi kita juga akan melihat, memitigasi alasan keterbatasan anggaran serealistis apa,” pungkasnya.
(Arya/Fajar)