Menghapus Prodi atau Menghapus Nalar? Kritik atas Standar ‘Relevansi’ Pendidikan Tinggi

Oleh: Muhammad Hidayat Djabbari*

Jika semua harus “siap kerja”, lalu siapa yang akan disiapkan untuk “berpikir”? Jika semua diarahkan masuk ke industri, siapa yang akan repot memikirkan dampak sosial dan menimbang public valuenya? Atau sekadar bertanya apakah semua ini benar-benar membawa kebaikan bersama? Atau memang, berpikir sudah tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan? Atau Apakah kita masih memberi ruang bagi lahirnya pemikir atau cukup puas dengan barisan pekerja?.

Pada akhirnya kita berada pada anggapan bahwa selama tidak cepat menghasilkan pekerja, maka dianggap tidak berguna. Padahal, bangsa ini sejak awal tidak dibangun oleh keterampilan teknis semata, melainkan oleh kekuatan gagasan dan pemikiran para tokohnya.

Wacana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masa depan semakin menguat dalam diskursus pendidikan tinggi di sosial media. Wacana tersebut berkembang setelah Sekertaris Kemendiktisaintek dalam acara Siposium Nasional Kependudukan tahub 2026 (23/4/2026).

Wacana yang berkembang terkait ada beberapa prodi yang akan dipilah dan ditutup untuk kebutuhan relevansi masa depan dan untuk menekan kesenjangan antara lulusan kampus dan kompetensi yang diperlukan didunia kerja (Tempo.co).

Jika dianalisis wacana atau argumen yang sering muncul berangkat dari tuntutan dunia kerja dan industri yang membutuhkan lulusan dengan keterampilan praktis, adaptif terhadap teknologi serta siap kerja. Dalam konteks ini, prodi-prodi yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pasar kerja kerap diposisikan sebagai “beban” bagi sistem pendidikan tinggi karena mereka banyak meluluskan alumni yang tidak terserap jadi tenaga kerja.