Rocky Gerung Minta Gibran Mundur Usai Putusan MK soal Ijazah, Singgung Bola Panas ke DPR

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, akhirnya buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rocky menilai MK seolah-olah cuci tangan dengan menyerahkan persoalan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, putusan itu justru berpotensi mengalihkan polemik ijazah Gibran menjadi persoalan politik di parlemen.

“Coba saya ulas aja nih. Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan karena dua-duanya dimenangkan. Tapi implikasi dari cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR,” kata Rocky Gerung, dikutip Jumat (9/10/2026).

“Jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi, dia kirim bola panas ke DPR,” lanjutnya.

Rocky Gerung Singgung Potensi Amuk Massa akibat Polemik Ijazah Gibran

Rocky mengatakan, sebelum persoalan tersebut dibahas di DPR, hal yang perlu diantisipasi adalah potensi kemarahan publik yang dapat berujung pada aksi massa.

Ia menilai putusan MK bisa memicu reaksi masyarakat, terutama di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang selama ini menjadi sorotan.

“Karena pada akhirnya orang merasa bahwa semua yang diduga bahwa Gibran itu tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti itu,” ujarnya.

Rocky kemudian menyinggung fenomena pencopotan foto Gibran di sejumlah daerah yang disebutnya terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan dampak politik yang perlu dicermati setelah putusan MK.

“Kita lihat misalnya gejala beberapa hari ini, beberapa daerah ketua DPRD-nya dia turunin aja fotonya Gibran. Jadi bayangkan impact politik dari putusan Mahkamah itu,” tuturnya.

Rocky Gerung Ingatkan Presiden Prabowo Tak Terseret Polemik

Selain menyoroti potensi gejolak di masyarakat, Rocky mengingatkan agar polemik persyaratan pendidikan Gibran tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, persoalan yang dipersoalkan publik berkaitan dengan posisi wakil presiden. Karena itu, ia mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang turut membebani presiden.

“Kalau dia dilengketkan bahwa ada seseorang yang mau melengketkan supaya dua-duanya kena hukuman moral, maka Presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu jika psikologi publik menuntut presiden untuk dipancing terlibat dalam memberi komentar. Jadi, nggak boleh,” jelasnya.

Rocky juga mengingatkan agar kemarahan publik tidak terus terakumulasi, mulai dari polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga persoalan dokumen pendidikan Gibran.