161 Pejabat di Lingkar Pemerintahan Prabowo Disorot Parlemen Bayangan: Stop Bagi-bagi Kekuasaan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, memberikan ultimatum kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah rangkaian reshuffle dan penambahan sejumlah posisi dalam pemerintahan.

Heru menyebut bahwa langkah tersebut perlu dihentikan karena menurutnya berpotensi memperbesar beban anggaran negara.

Efisiensi Anggaran Berbalik Arah

Heru mengatakan, persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya menyangkut kebijakan strategis, tetapi juga dampaknya terhadap kondisi masyarakat.

“Ketika pemerintahan Prabowo kembali melantik Watimpres ya, sebesar 26 orang dan juga ini menjadi teguran paling keras bagi kami karena berkaitan banyak pertimbangan dan adaptasi kekinian bagaimana saat ini terjadi sebuah anggaran yang defisit sebesar 240 T, hingga bagaimana juga defisit-defisit tersebut terus dikejar oleh Menkeu yang baru,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Minggu (4/10/2026).

Heru juga menyentil penambahan struktur pemerintahan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan pemerintah.

“Dan juga saat ini banyak sebuah tindakan-tindakan yang menjadi kesepakatan sebelumnya yakni efisiensi anggaran, dan komitmennya oleh pemerintah pusat dan daerah,” ucapnya.

Ia melihat, data mengenai jumlah pejabat dalam pemerintahan justru menunjukkan kondisi yang berbeda dari semangat efisiensi tersebut.

“Tentunya kebijakan tersebut berbalik arah sangat drastis ketika ada data yang memberikan petunjuk bahwa ternyata pemerintahan Prabowo-Gibran ini sama sekali tidak efisien dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,” tukasnya.

Heru kemudian merinci posisi yang masuk dalam struktur pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya Menko, Wamen, Menteri, kemudian kemudian juga Menteri Koordinator, Kepala Lembaga, Kepala Badan, utusan khusus, terakhir Watimpres.

“Jika ditotal hampir keseluruhan 161 orang, dan sebelumnya pemerintahan Jokowi hanya 70 orang, SBY hanya 64,” ungkapnya.

Heru mengatakan indikator-indikator tersebut akan memberikan dampak secara psikologis, politik, dan ekonomi akibat ‘bagi-bagi kue’ atau kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerataannya terhadap orang-orang terdekat, partai penopang, dan pendukung, dan bahkan terakhir seorang aktivis, seorang filsuf, dan pengkritik keras kebijakan-kebijakan terhadap pemerintah selama ini, Rocky Gerung pun akhirnya terkooptasi atau diambil alih dalam lingkungan istana,” timpalnya.

Parlemen Bayangan Minta Prabowo Berhenti

Atas kondisi tersebut, Heru menyatakan Parlemen Bayangan akan mendorong langkah yang disebutnya sebagai amanat konstitusi dan rakyat.