Ferry Irwandi Semprot Kasus Nadiem Makarim: Benar-Benar Gak Masuk Akal

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Konten kreator sekaligus pegiat media sosial, Ferry Irwandi ikut bicara terkait perkara hukum yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Meski mengaku selama ini cukup keras mengkritik berbagai kebijakan Nadiem saat masih menjabat, Ferry menilai proses hukum yang kini berjalan justru memunculkan banyak tanda tanya.

Menurut Ferry, perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan yang menyeret sejumlah nama terasa janggal jika melihat fakta-fakta yang berkembang dalam persidangan.

Ferry Irwandi Akui Kerap Kritik Kebijakan Nadiem

Ferry menegaskan dirinya bukan sosok yang selalu membela Nadiem Makarim. Ia bahkan mengaku cukup vokal mengkritik berbagai kebijakan mantan menteri tersebut selama menjabat.

“Saya termasuk keras mengkritik kebijakan Pak Nadiem saat menjabat menteri,” ujar Ferry dikutip fajar.co.id, Kamis (14/5/2026).

Namun demikian, Ferry menilai proses hukum tetap harus berjalan secara adil dan rasional.

“Tapi melihat bagaimana proses hukum Pak Nadiem terjadi, jelas itu tidak bisa dibenarkan atau diwajarkan,” lanjutnya.

Kasus Pengadaan Disebut Terasa Dipaksakan

Ferry kemudian menyinggung kasus dugaan korupsi pengadaan yang kini menjadi perhatian publik. Ia menilai konstruksi perkara tersebut terasa dipaksakan.

“Balik lagi, ini kasus tipikor pengadaan. Dari sejauh fakta persidangan yang ada, benar-benar gak masuk akal,” tegasnya.

Ia bahkan membandingkan perkara tersebut dengan kasus yang menimpa Ibrahim Arief alias Ibam.

“Menurut pendapat saya, ini sama anehnya dengan yang menimpa Ibam (Ibrahim Arief) dan sangat dipaksakan,” imbuhnya.

Soroti Nama-Nama yang Ikut Terseret

Dalam unggahannya, Ferry mengaku prihatin melihat sejumlah pihak yang ikut terseret dalam perkara tersebut.

“Kesiksa banget ngeliat belakangan yang terjadi sama Pak Nadiem, sama Mas Ibam, sama Mas Wawan, sama Mas Khariq,” ujarnya.

Tak hanya menyoroti perkara yang menyeret Nadiem Makarim, Ferry juga membandingkannya dengan sejumlah isu lain yang menurutnya tidak mendapat perhatian serupa.

Ia menyinggung anggaran pengadaan kaos kaki senilai Rp6,9 miliar di BGN yang disebutnya tidak dipersoalkan.

“Meanwhile, di saat yang bersamaan, anggaran kaos kaki Rp6,9 miliar di BGN tidak dipermasalahkan,” katanya.

Selain itu, Ferry turut mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi Chromebook, khususnya terkait pejabat pembuat komitmen (PPK) yang disebut menerima kickback namun belum ditangkap.

“PPK di kasus korupsi Chromebook yang menerima uang kickback tidak ditangkap,” bebernya.