Karhutla Riau Tembus 16 Ribu Hektare, Prabowo Keluarkan Instruksi Khusus

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).

Prabowo tiba di Kota Pekanbaru untuk memimpin rapat evaluasi penanganan karhutla di Posko Aju Riau. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta penanganan kebakaran tidak berhenti pada pemadaman, tetapi dilanjutkan dengan pembangunan sistem pencegahan yang bersifat permanen.

Kepala Pelaksana BPBDPK Riau M. Edy Afrizal melaporkan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Riau mencapai 16.277,50 hektare.

Dalam periode yang sama, terdeteksi 10.514 hotspot, dengan 521 titik di antaranya telah terkonfirmasi sebagai titik api.

Hingga 23 Agustus 2026, masih terdapat 306 hotspot dan tujuh titik api aktif yang tersebar di empat kabupaten, yakni Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar.

Meski demikian, penanganan yang dilakukan berbagai pihak telah menekan luasan lahan yang masih terbakar hingga sekitar 900 hektare.

Prabowo mengapresiasi kerja TNI, Polri, BPBD, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di Riau.

Menurut dia, keberhasilan menekan kebakaran dari lebih dari 16 ribu hektare menjadi sekitar 900 hektare menunjukkan adanya kemajuan dalam penanganan di lapangan.

“Saya kira ini cukup membanggakan. Yang 900 hektare ini segera kerahkan kekuatan, tetap waspada untuk ke depan,” ujar Prabowo.

Presiden meminta seluruh unsur tetap meningkatkan kewaspadaan karena potensi kebakaran masih ada.

Minta Sistem Pencegahan Permanen

Prabowo menekankan bahwa pemadaman tidak boleh menjadi satu-satunya strategi pemerintah dalam menghadapi karhutla.

Menurut dia, pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang dapat bekerja sebelum kebakaran meluas.

Sejumlah langkah yang didorong antara lain pembangunan sumur bor dan embung sebagai sumber air cadangan di wilayah rawan kebakaran.

Pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan permanen di desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.

Selain itu, teknologi deteksi dini hotspot yang didukung BMKG perlu dimanfaatkan untuk mempercepat respons ketika muncul indikasi kebakaran.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian. Gubernur, Pangdam, dan Kapolda diminta memperkuat kerja sama agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.

Penyebab Kebakaran Akan Dievaluasi

Selain penanganan di lapangan, pemerintah akan mengevaluasi penyebab kebakaran.

Prabowo menegaskan bahwa apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, penindakan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.