Warga Minta DPRKP Turun Tangan Selesaikan Persoalan P3SRS Apartemen Taman Rasuna

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Perwakilan penghuni Apartemen Taman Rasuna (ATR) meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta lebih aktif menjalankan fungsi pembinaan terhadap P3SRS ATR menyusul belum terselesaikannya sejumlah persoalan yang dipertanyakan warga terkait tata kelola perhimpunan.

Permintaan tersebut disampaikan warga dalam audiensi dengan DPRKP DKI Jakarta, Rabu (19/8/2026). Warga berharap DPRKP tidak berhenti pada korespondensi administratif, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai keberatan yang telah disampaikan dan memfasilitasi penyelesaian antara warga dengan pengurus.

Perwakilan warga Taman Rasuna, Ninik Rahayu, mengatakan persoalan yang berlangsung sejak awal 2026 belum memperoleh penyelesaian yang dapat diterima warga. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA), selain persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Menurut Ninik, DPRKP sebagai pembina pengelolaan rumah susun perlu mengambil peran lebih aktif ketika persoalan antara warga dan pengurus tidak kunjung menemukan jalan keluar.

Warga sebelumnya telah menyampaikan sejumlah surat kepada DPRKP terkait persoalan RUTA dan meminta adanya tindak lanjut. Pada 30 Juli 2026, warga kembali mengirimkan surat untuk meminta audiensi dengan dinas.

Ninik menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebatas pemenuhan kelengkapan administratif. DPRKP, menurut dia, perlu melihat substansi keberatan warga serta memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan rumah susun tetap terpenuhi.

Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan masih terdapat persoalan terkait proses pelaksanaan RUTA yang menurut mereka belum terselesaikan dan membutuhkan tindak lanjut dari DPRKP sebagai pembina.

“Tapi mari kita lihat yang disebut keadilan substantif, ketika warga merasakan bahwa itu belum adil buat kami. Nah, ini satu hal. Artinya harus diakui ada konflik. Di sinilah kenapa peran pembina menjadi penting,” ujarnya.

Ninik meminta DPRKP mencegah persoalan tersebut berlarut-larut dan berdampak terhadap tata kelola ATR yang terdiri atas 17 tower.

Menurut dia, banyaknya pemilik dan penghuni yang berkepentingan terhadap pengelolaan kawasan membuat setiap aspirasi warga perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang memadai.

“Jadi ini enggak main-main. Suara satu orang saja harus didengar, apalagi suara mayoritas orang,” katanya.

Selain persoalan pelaksanaan RUTA, warga juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan warga terhadap pengelolaan perhimpunan.