Legislator PDIP Kritik Pemerintah soal Utang Tembus Lebih Rp10 Ribu Triliun: Bakal Jadi Beban Generasi Mendatang

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harris Turino mengkritik meningkatnya utang luar negeri pemerintah Indonesia.

“Kemarin baru dirilis data, utang Indonesia tembus 4 digit. Di atas Rp10.000 triliun. Jadi ada kenaikan kira-kira Rp2.000 triliun dalam dua tahun terakhir,” kata Harris dikutip dari Instagram @moncongpublik, Jumat (21/8/2026).

Harris menyebut, naiknya utang mencapai ribuan triliun rupiah itu akan berdampak pada pembayaran cicilan bunga.

“Kita mau lihat nanti, bagaimana dampaknya terhadap pembayaran cicilan bunganya,” ucapnya.

Lebih jauh, menurutnya akan menjadi beban generasi mendatang.

“Karena utang ini akan jadi beban dari generasi mendatang,” terang Harris.

Kritik Ekonom

Utang pemerintah RI untuk kuartal II atau Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun. Ekonom mewanti-wanti jika hanya digunakan untuk program yang tak produktif.

Hal tersebut diungkapkan Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya. Dia menyoroti utang yang naiknya Rp373,2 triliun dari kuartal I 2026, yakni Rp9.920,42 triliun.

“Pada 30 Juni 2026, Kemenkeu mencatat bahwa pemerintah Indonesia berutang Rp10.293,69 triliun, dengan rasio 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkap Berly dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/8/2026).

Dia menyebut angka tersebut memang besar. Bahkan melampaui saat jabatan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Walau angka 10 ribu T extra besar, tapi fokus perlu pada penambahan/charge di mana Presiden Prabowo selama 20 bulan lebihi 10 tahun Presiden SBY,” ucapnya.

Jika terus berlanjut, jumlah tersebut berpotensi melampaui utang di era Presiden ke-7 Jokowi.

“Kalau pola berlanjut selama sisa 2/3 masa jabatan Presiden Prabowo, maka selama 5 tahun akan tambah hutang 89 % dari dua periode Predisen Jokowi,” ucapnya.

Padahal, Jokowi menghadapi pandemi.

“Presiden ketujuh hadapi pandemi Covid-19 yang extra kuat alasan menambah utang untuk vaksin/layanan kesehatan, perlindungan sosial dan stimulus ekonomi,” imbuhnya.

Saat ini, memang menurutnya belum darurat utang. Mengingat rasionya dengan PDB masih di bawah 60 persen.

“Apakah sudah darurat hutang? Tidak, selama pada akhir masa jabatan rasio hutang ke PDB masih di bawah batas 60 % yang tertulis di UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaga-lembaga pemeringkat juga sudah wanti-wanti supaya batas ini tidak terlewati,” jelasnya.

Meski begitu, angkanya dinilai mepet.

“Tapi kalau mepet-meper batas kasihan juga presiden periode 2029-2034 yang bakal susah danai program-progamnya,” ucapnya.