Denny Indrayana: Jika Syarat Pendidikan Tidak Terpenuhi, Bisa Dimakzulkan

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Sayembara untuk menemukan ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digagas Pakar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana, memasuki pekan kedua.

Di tengah pro dan kontra yang muncul, termasuk penolakan dari sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Denny mengklaim nilai hadiah sayembara tersebut terus bertambah hingga mencapai Rp351 juta.

Namun, menurut Denny, hingga kini belum ada peserta yang berhasil memenuhi tantangan untuk menunjukkan dokumen pendidikan menengah Gibran.

Kondisi tersebut kembali membuatnya mempertanyakan keberadaan ijazah SMA atau sederajat milik putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi tersebut.

Hadiah Sayembara Tembus Rp351 Juta

Denny mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai sayembara tersebut. Ia menyebut hadiah yang terkumpul kini telah mencapai Rp351 juta.

“Setelah seminggu, Sayembara Menunjukkan Ijazah SMA atau sederajat Mas Gibran, yang kini hadiahnya Rp351 juta, belum juga ada pesertanya,” ujar Denny dikutip fajar.co.id, Senin (17/8/2026).

Dikatakan Denny, belum adanya pihak yang mampu memenuhi tantangan tersebut menjadi alasan baginya untuk kembali mempersoalkan dokumen pendidikan menengah Gibran.

Ia juga membandingkan sikap Gibran terhadap dokumen pendidikan SMA atau sederajat dengan ijazah perguruan tinggi yang pernah ditunjukkannya kepada publik.

“Tidak juga Mas Gibran menunjukkan SMA atau sederajatnya, seperti ketika beliau semangat menunjukkan ijazah S1-nya,” ucapnya.

Denny Pertanyakan Sikap Gibran

Denny kemudian menyentil perbedaan sikap tersebut. Ia mempertanyakan mengapa dokumen pendidikan menengah Gibran belum juga ditunjukkan kepada publik.

Menurutnya, kondisi itu menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai keberadaan dokumen yang menjadi objek sayembara tersebut.

“Kenapa jadi berbeda semangatnya? memang jangan-jangan tidak ada,” tukasnya.

Denny memandang, apabila dokumen pendidikan menengah Gibran memang tidak dapat ditunjukkan atau keberadaannya masih dianggap misterius, hal tersebut dapat menjadi persoalan konstitusional.

“Jika memang misterius, artinya Mas Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan cawapres,” tegasnya.

Ia kemudian merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden serta mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Denny bilang bahwa terdapat konsekuensi terhadap posisi Gibran apabila persoalan mengenai persyaratan pendidikan tersebut nantinya terbukti.

“Karenanya sesuai Pasal 7A dan 8 UUD 1945 bisa berhenti atau diberhentikan,” tandasnya.