Bongkar Akar Perang Megawati vs Jokowi, Pakar: MK Diobrak-abrik Demi Gibran

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Ketegangan politik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik.

Perseteruan yang sempat dikira mereda pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) justru dinilai kian memuncak menyusul kritik pedas serta manuver hukum dan politik di pengujung masa jabatan kepemimpinan Jokowi.

Dalam diskusi podcast bersama Abraham Samad di kanal Speak Up, pengamat politik dan pakar hubungan internasional, Prof Ikrar Nusa Bhakti, membedah akar persoalan yang memicu keretakan hubungan dua tokoh penting nasional tersebut.

Menurutnya, kejengkelan dan kekecewaan Megawati bersumber dari tindakan politik Jokowi yang dinilai telah mengangkangi nilai-nilai moral, konstitusi, serta institusi demokrasi yang dibangun dengan susah payah sejak era Reformasi 1998.

Keretakan Akibat Ambisi Dinasti Politik

Ikrar Nusa Bhakti menuturkan bahwa Megawati dan PDI Perjuangan memiliki andil sangat besar dalam merintis karier politik Jokowi. Dari seorang pengusaha mebel skala kecil di Surakarta, PDI Perjuangan memberikan karpet merah hingga Jokowi berhasil menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode.

Bahkan pada Pilpres 2014, Megawati rela mengesampingkan kesempatan pribadinya untuk kembali maju sebagai calon presiden demi memberikan jalan penuh kepada Jokowi. Namun, keretakan yang sangat mendalam mulai terlihat ketika Jokowi memaksakan alur kekuasaan untuk keluarganya melalui keputusan-keputusan yang menuai kontroversi tajam.

“Hingga Oktober 2023, banyak pihak masih tidak percaya bagaimana aturan di Mahkamah Konstitusi diobrak-abrik demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tindakan ini merusak struktur institusi demokrasi yang seharusnya dijaga,” tegas Prof. Ikrar dikutip fajar.co.id pada Minggu (16/8/2026).

Langkah politik tersebut dinilai bukan sekadar cawe-cawe biasa, melainkan sebuah bentuk perancangan dinasti politik secara terstruktur. Dorongan agar Gibran maju di Solo, Bobby Nasution di Medan dan kini di Sumatra Utara, hingga manuver Kaesang Pangarep di ranah politik nasional dinilai sebagai bukti nyata dahaga kekuasaan yang berlebihan.

Penjaga Konstitusi vs Penikmat Kekuasaan

Salah satu penolakan terbesar Megawati terhadap Jokowi adalah ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau penundaan pemilu. Menurut Prof. Ikrar, pembatasan masa jabatan presiden dua periode adalah amanat reformasi yang tidak boleh ditawar.