Utang RI Sentuh Titik Tertinggi Sepanjang Sejarah, Yusuf Dumdum: Apa Komentar Fans Purbaya Lihat Ini?

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Pegiat Media Sosial ,Yusuf Dumdum menyoroti utang pemerintah yang mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Dia menyentil Menteri Keuangan, Purbaya Yudha Sadewa dan pendukungnya.

“Pengen tahu apa komentar fans Purbaya melihat ini?” ungkap Dumdum dikutip dari unggahannya di X, Jumat (14/8/2026).

Dumdum menyebut sejak awal mengingatkan bahwa Purbaya sama saja dengan pejabat pada lazimnya. Bahkan, kata dia, lebih buruk.

“Sejak awal sudah dibilang sama aja. Sekarang malah lebih gila dan buruk!” ucapnya.

Meski begitu, dia mengaku salut pada aspek lain. “Tapi salut sih, gimmick Purbaya sukses bikin fansnya jadi buta dan tuli,” pungkasnya.

Kritik Ekonom

Utang pemerintah RI untuk kuartal II atau Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun. Ekonom mewanti-wanti jika hanya digunakan untuk program yang tak produktif.

Hal tersebut diungkapkan Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya. Dia menyoroti utang yang naiknya Rp373,2 triliun dari kuartal I 2026, yakni Rp9.920,42 triliun.

“Pada 30 Juni 2026, Kemenkeu mencatat bahwa pemerintah Indonesia berhutang Rp10.293,69 triliun, dengan rasio 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkap Berly dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/8/2026).

Dia menyebut angka tersebut emang besar. Bahkan melampaui saat jabatan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Walau angka 10 ribu T extra besar, tapi fokus perlu pada penambahan/chage dimana Presiden Prabowo selama 20 bulan lebihi 10 tahun Presiden SBY,” ucapnya.

Jika terus berlanjut, jumlah tersebut berpotensi melampaui utang di era Presiden ke-7 Jokowi.

“Kalau pola berlanjut selama sisa 2/3 masa jabatan Presiden Prabowo, maka selama 5 tahun akan tambah hutang 89 % dari dua periode Predisen Jokowi,” ucapnya.

Padahal, Jokowi menghadapi pandemi.

“Presiden ke tujuh hadapi pandemi Covid19 yang extra kuat alasan menambah hutang untuk vaksin/layanan kesehatan, perlindungan sosial dan stimulus ekonomi,” imbuhnya.

Saat ini, memang menurutnya belum darurat utang. Mengingat rasionya dengan PDB masih di bawah 60 persen.

“Apakah sudah darurat hutang? Tidak, selama pada akhir masa jabatan rasio hutang ke PDB masih dibawah batas 60 % yang tertulis di UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaga-lembaga pemeringkat juga sudah wanti-wanti supaya batas ini tidak terlewati,” jelasnya.

Meski begitu, angkanya dinilai mepet. “Tapi kalau mepet-meper batas kasihan juga presiden periode 2029-2034 yang bakal susah danai program-progamnya,” ucapnya.

Karenanya, Berly menekankan penting memastikan utang tersebut digunakan untuk sektor profuktif. Sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat.