Tito Minta Kepala Daerah Maksimalkan Program MBG, Bukan Cuma Soal Makan Gratis tapi Bisa Gerakkan Ekonomi Daerah

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penguatan kerja sama itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan Program MBG dapat membantu kepala daerah memenuhi sejumlah indikator kinerja, terutama dalam menekan angka stunting, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Tito, program tersebut memberikan dukungan kepada pemerintah daerah karena pembiayaannya bersumber dari APBN dan tidak membebani APBD.

“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Mendagri.

Tito meminta kepala daerah memanfaatkan MBG sebagai salah satu instrumen untuk menjawab persoalan masyarakat. Implementasi program yang optimal, kata dia, juga berpotensi membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan aktivitas produksi pangan di daerah.

MBG Dinilai Bisa Gerakkan Ekonomi Daerah

Selain berdampak pada sektor kesehatan dan pembangunan manusia, Tito menilai Program MBG dapat menjadi penggerak ekonomi daerah melalui rantai pasok pangan.

Program tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap hasil produksi petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha pangan lainnya. Menurut Tito, kondisi itu juga dapat mendukung pengendalian inflasi melalui penyerapan pasokan pangan oleh BGN.

“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” sambung Mendagri.

Karena itu, Tito mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan keterlibatan Pemda dalam program tersebut telah memiliki landasan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Kemendagri juga memperkuat dukungan melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan BGN.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah. Penandatanganan disaksikan Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BGN Sudaryono.