Idrus Marham Soroti Kabinet Bayangan: Jangan Berhenti Jadi Simbol Politik, Harus Bawa Solusi

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pembentukan kabinet bayangan atau shadow cabinet sebagai mitra kritis pemerintah merupakan bagian dari kebebasan politik dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar keberadaan kelompok tersebut tidak berhenti sebagai simbol atau sekadar atraksi politik.

Menurut Idrus, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, termasuk membentuk kelompok alternatif yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus diikuti tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dalam demokrasi semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gagasan itu benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau hanya menjadi simbol politik semata,” ujar Idrus, dilansir Selasa (11/8/2026).

Idrus mengatakan kelompok yang mengkritik pemerintah memiliki peran penting dalam demokrasi. Kritik dapat menjadi instrumen untuk menguji kebijakan sekaligus mendorong pemerintah melakukan evaluasi.

Meski demikian, kritik menurutnya tidak boleh berubah menjadi klaim bahwa satu kelompok memegang kebenaran mutlak. Ruang demokrasi, kata Idrus, membutuhkan dialog dan pertukaran argumentasi.

“Kritik memang diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, evaluasi, dan perbaikan, bukan menjadi alat untuk menghakimi,” katanya.

Karena itu, Idrus meminta ruang publik tidak dipenuhi vonis politik. Perbedaan pandangan, menurutnya, lebih baik diarahkan menjadi perdebatan yang berbasis data, gagasan, serta alternatif kebijakan.

Idrus: Indonesia Butuh Solusi, Bukan Sekadar Kritik

Idrus juga menilai Indonesia saat ini menghadapi sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan solusi konkret. Persoalan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, perkembangan kecerdasan buatan, hingga perubahan iklim.

Menurut dia, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pertarungan narasi politik. Riset, kolaborasi lintas sektor, serta gagasan yang dapat diterapkan dinilai lebih dibutuhkan.

“Yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya kritik, tetapi juga kemampuan mengubah kritik menjadi solusi yang bisa diterapkan,” ujar Idrus.

Ia mengajak masyarakat menilai setiap inisiatif politik berdasarkan dampak dan manfaatnya bagi publik. Dengan begitu, demokrasi tidak hanya menjadi ruang menyampaikan kritik, tetapi juga mekanisme untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik.