Tak Terima Gugatan Diskualifikasi Gibran Dianggap Biadab, Denny Indrayana ke Raja Juli: Nggak Nyampe Berpikirnya

PORTALUTAMA.NET,MAKASSAR — Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana tidak terima gugatan diskualifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming dianggap tak beradab.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk Indonesia Memanggil: Konstitusi Dikorupsi, Patronase Oligarki, dan Bahaya Senjata Hukum Beracun RUU Perampasan Aset. Berlangsung di Mercure Hotel, Makassar, Jumat (25/9/2026).

“Ada sekarang menteri yang sudah komentar, upaya maju ke Mahkamah Konstitusi, katanya tindakan yang tidak beradab,” kata Denny.

Denny mengatakan secara lugas menteri tersebut ialah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sosok yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) PSI.

“Mungkin dia melihat karena soalnya adalah ijazah, kok disoal lagi ijazah? Pak Jokowi disoal ijazah, Gibran disoal ijazah,” ungkapnya.

Itu menurutnya menunjukkan Raja Juli tidak paham.

Denny menganggap pemikiran Raja Juli tidak bisa memahami  gugatan yang dilakukan Denny dan pihak lainnya.

“Pak Menteri tidak paham! Sekjen PSI sebenarnya tidak paham! Karena ya enggak nyampe berpikirnya,” ujarnya.

Dia menerangkan, gugatan diskualifikasi Gibran bukan soal ijazah. Bukan hanya tentang Gibran itu sendiri.

“Bahwa kita sedang bicara peradaban konstitusi yang dilecehkan! Kita sedang bicara tentang bagaimana pendidikan ijazah kita dipermainkan! Kita sedang bicara bagaimana aturan bernegara diotak-atik, dicocoklogikan untuk seorang kandidat yang bernama Gibran bin Jokowi!” paparnya.

Denny menegaskan, perilaku meloloskan Gibran sebagai kandidat pemilihan presiden lah perilaku yang biadab.

“Itu sebenarnya perilaku politik yang tidak beradab!” terangnya.

Gugatan Tak Beradab

Sebelumnya, Raja Juli Antoni menanggapi perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Raja Juli menyebut gugatan tersebut sebagai manuver politik yang menurutnya tidak beradab. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

“Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan ya, dan politik yang beradab perlu dikedepankan. Jadi saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab ya,” ujar Raja Juli.

Menteri Kehutanan tersebut juga menyinggung sejumlah persoalan yang tengah dihadapi pemerintah, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Di saat sekarang ini kita sedang mengalami karhutla, Pak Presiden sekarang sedang sibuk menata bangsa ini, masa masih diurus hal-hal yang remeh-temeh ya. Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes gitu ya,” tutur Raja Juli.