Kabinet Bayangan Disoal, Idrus Marham Beri Peringatan Keras: Jangan Menghakimi Pemerintah

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pembentukan kabinet bayangan atau shadow cabinet sebagai mitra kritis pemerintah merupakan bagian dari kebebasan politik dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai simbol atau atraksi politik.

Menurut Idrus, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, termasuk membentuk kelompok alternatif yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Meski demikian, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan publik.

“Dalam demokrasi semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gagasan itu benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau hanya menjadi simbol politik semata,” ujar Idrus, dilansir Selasa (11/8/2026).

Kritik Harus Disertai Tanggung Jawab

Idrus mengatakan keberadaan kelompok yang mengkritik pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Kritik, kata dia, dapat menjadi instrumen untuk menguji kebijakan sekaligus mendorong pemerintah melakukan evaluasi.

Namun, kritik seharusnya tidak berubah menjadi klaim bahwa satu kelompok memiliki kebenaran mutlak. Menurut Idrus, ruang demokrasi justru membutuhkan dialog dan pertukaran argumentasi.

“Kritik memang diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, evaluasi, dan perbaikan, bukan menjadi alat untuk menghakimi,” katanya.

Karena itu, Idrus meminta ruang publik tidak dipenuhi vonis politik. Ia menilai perbedaan pandangan seharusnya diarahkan menjadi perdebatan berbasis data, gagasan, dan alternatif kebijakan.

Indonesia Dinilai Lebih Membutuhkan Solusi

Idrus juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan lebih dari sekadar kritik terhadap pemerintah. Sejumlah persoalan strategis, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, hingga perkembangan kecerdasan buatan dan perubahan iklim, membutuhkan respons kebijakan yang terukur.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya melalui pertarungan narasi politik. Dibutuhkan riset, kolaborasi lintas sektor, serta gagasan yang dapat diterapkan.

“Yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya kritik, tetapi juga kemampuan mengubah kritik menjadi solusi yang bisa diterapkan,” ujar Idrus.

Ia pun mengajak masyarakat menilai setiap inisiatif politik berdasarkan dampak dan manfaatnya bagi publik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan kritik, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik.