Usai Kritik Menteri PU Dody Hanggodo, Dosen UGM Nabiyla Izzati Diancam untuk Hapus Unggahannya

PORTALUTAMA.NET,JAKARTA — Kritik terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dibalas dengan ancaman. Itu dialami Dosen Hukum Univeritas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati.

Nabila mulanya mengomentari sebuah unggahan di X yang menginformasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian PU dimutasi. Setelah 27 tahun 3 bulan mengabsi.

Nabiyla meresponsnya dengan mengusulkan pejabat yang melakukan mutasi dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia juga menyebut pejabat tersebut zalim, meski tak menyebut nama gamblang.

“PTUN-in aja sih pejabat dzalik kayak gini. Greget banget gweh,” tulis Nabiyla melalui akun X pribadinya @nabiylarisfa, dikutip Jumat (17/7/2026).

Setelah melakukan kritik, Nabiyla mendapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Mempersoalkan cuitan Nabila dan meminta segera menghapus.

“Mohon kerjasamanya untuk menghapus postingan sodari. Nabiyla Risfa Izzati di platform X,” tulis nomor tidak dikenal tersebut, melampirkan link cuitannya.

Cuitan Nabiyla dianggap bisa menimbulkan kegaduhan. Jika tidak dihapus, dia diancam dilapor ke phak berwajib.

“… karena postingan tesebut menimbulkan kegaduhan, sebelum pihak kami menaikkan laporan ke pihak berwajib karena telah melanggar beberapa pasal,” tulisnya.

Bahkan, kata Nabiyla, pesan nomor tidak dikenal itu tak berhenti hanya mengancam.

Dia menceritakan, data pribadinya juga diungkap. Mulai dari alamat, NIK, data keluarga, hingga lokasi terakhir gawai.

“Tadi siang habis dapat ancaman untuk menghapus postingan twit tentang Menteri PU (terlampir), dengan membuka data pribadi yang berisi alamat, NIK, TTL, data keluarga, dan lokasi terakhir gawai saya,” tulis Nabila.

Menteri PU Mutasi Besar-besaran

Menteri PU sebelumnya melakukan mutasi besar-besaran di instansi yang dipimpinnya. Kebijakan itu dikaitkan dengan dokumen surat dinas yang sebelumnya bocor.

Surat dinas dimaksud, menyertakan anak dan istri Menteri PU berangkat ke Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kerja.

Meski begitu, Dody membantah tudingan mutasi tersebut berkaitan dengan surat dinas yang bocor.

“Enggak ada,” kata Dody kepada jurnalis di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, mutasi hal biasa. Apalagi, pegawainya puluhan ribu.

“Mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi,” terangnya.
(Arya/Fajar)