Bukan Lagi Soal Doktrin Bebas Aktif, Analis Ungkap Tantangan Terbesar Diplomasi Indonesia Justru Mengelola Persepsi Publik

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA – Polemik mengenai perubahan tingkat representasi Indonesia dalam prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dinilai menjadi cerminan tantangan baru diplomasi Indonesia di era digital.

Isu yang berkembang di ruang publik disebut tidak lagi berfokus pada substansi hubungan bilateral, melainkan pada cara pemerintah mengomunikasikan kebijakan luar negerinya.

Analis Eurasia Menteng Kleb, Fauzan Luthsa, menilai dinamika tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik diplomasi modern.

Menurutnya, perubahan keputusan pemerintah dari semula hanya mengirim Duta Besar Republik Indonesia di Teheran menjadi mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani memicu perdebatan publik mengenai proses pengambilan keputusan.

“Dalam era digital, kebijakan luar negeri tidak lagi cukup hanya diambil dengan benar. Negara juga harus menjadi pihak pertama yang menjelaskan mengapa keputusan itu diambil.

Ketika ruang informasi dibiarkan kosong, ruang tersebut akan segera diisi oleh spekulasi dan tafsir pihak lain,” ujarnya.

Fauzan menjelaskan, karakter diplomasi global telah mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya diplomasi lebih banyak berlangsung melalui komunikasi tertutup antarpemerintah, kini setiap kebijakan luar negeri dengan cepat menjadi konsumsi publik dan diperdebatkan di media sosial maupun berbagai platform digital.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat keberhasilan diplomasi tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas negosiasi antarnegara, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun persepsi publik yang positif terhadap setiap kebijakan yang diambil.

Ia menilai tantangan utama politik luar negeri Indonesia saat ini bukan lagi mempertahankan doktrin bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi nasional.

Justru, tantangan terbesar adalah menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebijakan yang konsisten, komunikatif, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun mitra internasional.

Fauzan juga menekankan bahwa komunikasi kebijakan luar negeri tidak dapat lagi diposisikan sekadar sebagai fungsi kehumasan setelah keputusan ditetapkan. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, penjelasan mengenai dasar pertimbangan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas dan legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia.

“Persoalan utamanya bukan sekadar munculnya kritik. Yang lebih penting adalah negara tidak boleh kehilangan kendali atas narasi kebijakan luar negerinya sendiri. Dalam era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada diplomasi, persepsi publik ikut menentukan efektivitas sebuah kebijakan luar negeri,” katanya.