Refly Harun: Sudahlah Pak Jokowi Ngaku Saja Ijazahnya Palsu dan Minta Ampun ke Pak Prabowo

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, terus perbincangan. Terlebih setelah kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menanggapi video viral seorang mahasiswi yang mempertanyakan transparansi dokumen akademik mantan kepala negara tersebut.

Refly mengatakan bahwa polemik yang telah berlangsung lama semestinya dapat diakhiri apabila ada kejelasan terkait dokumen yang dipersoalkan.

Refly Minta Jokowi Akhiri Polemik

Ditegaskan Refly, penyelesaian persoalan itu sebenarnya sederhana.

“Sudahlah ya, Pak Jokowi, Pak Jokowi, menyerahlah ya, dalam tanda kutip menyerahlah,” ujar Refly dikutip fajar.co.id, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, apabila ijazah yang dipersoalkan memang asli, maka cukup diperlihatkan sehingga perdebatan tidak lagi berlanjut.

“Kalau anda memang punya ijasa asli, tunjukkan case closed,” sebutnya.

Sebaliknya, Refly juga menyampaikan pandangannya apabila kondisi yang terjadi berbeda.

“Tapi kalau nggak punya, jangan belat-belit-belat-belit, ngaku saja,” tukasnya.

Ia bahkan mencontohkan pernyataan yang menurutnya bisa disampaikan apabila memang tidak memiliki ijazah sebagaimana dipersoalkan.

“Saya, ijazah saya palsu, dan saya mohon ampun kepada Presiden Prabowo, selesai,” imbuhnya.

Tidak berhenti di situ, Refly mengaku terkesan dengan isi video seorang mahasiswi yang belakangan ramai dibahas di media sosial.

Kiti Kirana Minta Transparansi Ijazah Jokowi

Sebelumnya, mahasiswi yang diketahui bernama Kiti Ruth Kirana, lulusan Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, mengunggah video yang mempertanyakan transparansi negara dalam menyikapi polemik ijazah Presiden.

Ia membandingkan kewajiban administrasi yang harus dipenuhi masyarakat dengan polemik yang muncul ketika publik mempertanyakan ijazah seorang presiden.

“Kalau rakyat bisa dimintain KTP, KK, Slip Gaji, sampai fotokopi macam-macam buat daftar sekolah, maka pertanyaan untuk ijazah Presiden seharusnya nggak bikin Republik mendadak panik berjamaah,” ucap Kiti dalam videonya.

Diungkapkan Kiti, masyarakat selama ini dituntut bersikap jujur dalam berbagai urusan administrasi.

“Ironinya begini, rakyat wajib jujur di setiap urusan, tapi begitu rakyat minta negara jujur balik, mendadak semua pejabat tegang kayak ketauan nyontek,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa yang dipersoalkan publik bukanlah dokumen rahasia negara.

“Padahal yang diminta publik itu bukan rahasia negara, bukan data intelijen, hanya satu dokumen biasa dari dunia kampus, ijazah sarjana,” lanjut dia.

Namun, lanjutnya, ketika dokumen tersebut berkaitan dengan seorang presiden, situasinya berubah.