Beras SPHP Dioplos Jadi Premium, Mentan Amran Mengecam Keras

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Praktik curang dalam pengoplosan beras menjadi premium oleh oknum pengusaha tertentu, ditengari masih terus terjadi meski sejumlah kasus telah dibongkar. Sejumlah pihak tampaknya tidak jera dan terus melakukan praktik curang tersebut.

Ironisnya, beras yang dioplos menjadi beras premiun adalah beras yang disiapkan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Fakta tersebut diungkapkan
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Mentan Amran pun tidak segan-segan mengecam terjadinya dugaan pengolosan beras SPHP bersubsidi menjadi premium. Prakti tersebut tentu saja merugikan pemerintah maupun rakyat miskin.

“Ini adalah (perbuatan) amoral, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini (beras SPHP) adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, (tetapi) ini dioplos, dirampok ini,” kata Amran dalam sidak oplos beras SPHP jadi premium di Jakarta, Rabu (28/10).

Kecaman itu disampaikan Amran atas dugaan praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi yang diduga diubah menjadi beras premium saat meninjau Toko Beras Kayumanis di kawasan Jakarta Timur.

Mentan menyebut tindakan tersebut tidak memiliki kemanusiaan karena beras bersubsidi merupakan bantuan pemerintah untuk menjaga akses pangan masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh harga yang terjangkau.

Menurut dia, beras SPHP menjadi instrumen pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga penyalahgunaan komoditas tersebut mencederai kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan pangan.

Amran mengatakan beras bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat ekonomi terbawah, termasuk penerima manfaat dari kelompok desil satu hingga lima yang membutuhkan akses pangan terjangkau.

Ia menjelaskan beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dibongkar dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram. Amran menyebut pemerintah memberikan subsidi terhadap beras SPHP sebesar Rp6.000 per kilogram.

Karena itu, dia menegaskan praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah menjaga kestabilan harga beras nasional.

Ia menegaskan pemerintah bekerja keras meningkatkan produksi pangan dan menjaga ketersediaan beras, terutama ketika dunia menghadapi tantangan krisis pangan, energi, dan air.

Menurut Amran, penyalahgunaan beras negara merupakan tindakan yang mengkhianati perjuangan petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas.