9 Bulan Berlalu, Said Didu Ungkap Alasan Sesungguhnya Ketua DK OJK dan Dirut BEI Mengundurkan Diri

PORTALUTAMA.NET, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkap alasan sesungguhnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari 2026 lalu, atau setelah 9 bulan berlalu.

Said Didu mengungkap bahwa pengunduran diri kedua pejabat tersebut dilakukan atas “permintaan” Presiden Prabowo Subianto. Mereka diminta mundur karena tidak mampu melakukan pembenahan pasar modal, dari dugaan permainan oligarki yang merampok kekayaan Indonesia.

“Saya jadi saksi ketegasan Presiden @prabowo inginkan bursa baik dan tidak digunakan untuk ‘merampok’ oleh Oligarki,” kata Said Didu, Senin (26/10/2026).

Dia lantas menyebut bahwa pada 30 Januari 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, Ketua DK OJK dan Dirut BEI mengundurkan diri. OJK dan BEI dianggap gagal dalam menjaga integritas dan penegakan hukum pasar modal Indonesia.

“Pengunduran diri tersebut adalah ‘permintaan’ Presiden karena ditemukan fakta bahwa pasar modal banyak dimanfaatkan oleh Oligarki untuk ‘merampok’ uang rakyat, dan OJK dan BEI dianggap gagal menjaga integritas dan penegakan hukum pasar modal,” jelas Said Didu.

Perihal alasan kedua pejabat tersebut mundur, kata Said Didu, diceritakan sendiri oleh Presiden Prabowo setelah mendapat laporan bahwa Ketua DK OJK dan Dirut BEI telah mengundurkan diri.

“Hal tersebut diceritakan Bapak Presiden kepada kami dan setelah mendapat laporan (telepon) bahwa Ketua DK OJK dan Dirut BEI mengundurkan diri sekitar jam 17.45,” kata Said Didu.

Said Didu menyebut, atas kegagalan atau ketidakmampuan OJK dan BEI menjaga bursa dari permainan oligarki yang ingin merampok negara, maka mereka diberi batas waktu untuk mundur pada akhir Januari tersebut.

“Mereka diberikan waktu untuk mundur paling lambat tanggal 30 Januari 2026, jam 18.00,” ungkap Said Didu.

Karena itu, Said Didu memastikan bahwa anggapan sejumlah pihak yang menilai pemerintah tidak memiliki upaya untuk melakukan perbaikan pasar modal adalah anggapan keliru.

Said Didu justru mengajak masyarakat Indonesia untuk menunggu langkah-langkah lain yang akan dilakukan Presiden Prabowo, guna memastikan Pasar Modal Indonesia sehat, dan bebas dari praktik perampokan oleh kelompok oligarki.

“Jadi adalah salah jika ada yang berpendapat bahwa pemerintah tidak melakukan perbaikan pasar modal. Kita tunggu perbaikan berikutnya,” tandas Said Didu. (fajar)